Belanja Negara Sulsel Tembus Rp4,77 Triliun per Januari 2026

RRI.CO.ID, Makassar: Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Sulawesi Selatan terus mengakselerasi penggunaan anggaran yang lebih cepat, tertib, dan berkualitas melalui perencanaan disiplin, pelaksanaan yang konsisten, serta pemantauan yang aktif dan solutif. Langkah ini diarahkan agar APBN mampu menjadi motor utama pembangunan yang memberi manfaat langsung dan merata bagi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Hingga 31 Januari 2026, realisasi belanja negara di Sulsel tercatat sebesar Rp4,77 triliun atau tumbuh 4,33 persen dibanding periode yang sama tahun 2025. Sementara itu, pendapatan negara mencapai Rp1,06 triliun atau sekitar 5,73 persen dari target, yang bersumber dari penerimaan perpajakan Rp788,1 miliar, PNBP Rp251,4 miliar, serta bea cukai Rp16,8 miliar.

Penerimaan perpajakan didominasi oleh PPh dan PPN, sedangkan PNBP ditopang oleh kontribusi Badan Layanan Umum (BLU).

Kepala Perwakilan Kemenkeu Sulsel yang juga Kepala Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan, Martha Octavia, menyampaikan bahwa belanja negara yang telah terealisasi sebesar Rp4,77 triliun atau 9,78 persen dari pagu dioptimalkan sejak awal tahun untuk memperkuat fondasi pembangunan dan pelayanan publik.

"Alokasi tersebut mencakup pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, pertahanan, pendidikan, kesehatan, sektor ekonomi, agama, perlindungan lingkungan hidup, perlindungan sosial, hingga perumahan dan fasilitas umum", ucapnya di sela pemaparan kinerja APBN Sulsel hingga 31 Januari 2026 di Gedung Keuangan Negara (GKN) II Makassar, Rabu 25 Februari 2026.

Ia menegaskan, APBN siap menjadi penggerak utama pembangunan dengan fondasi yang kuat dan kolaborasi pusat dan daerah yang solid guna mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan sejak awal tahun. Sementara itu, Kepala Kanwil DJPb Sulsel, Supendi, menjelaskan realisasi Transfer ke Daerah (TKD) telah mencapai Rp3,95 triliun atau 14,75 persen dari pagu Rp26,8 triliun.

Penyaluran TKD didominasi Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp2,86 triliun yang menjadi pengungkit awal pembangunan dan pelayanan publik di daerah. Dari sisi pembiayaan, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga akhir Januari 2026 mencapai Rp1,30 triliun dengan subsidi bunga Rp114,72 miliar, yang mayoritas diserap sektor pertanian dan perdagangan.

Penyaluran terbesar berada di Kota Makassar dan diharapkan mampu mempercepat pembiayaan produktif untuk mendorong pertumbuhan usaha. Selain itu, berbagai program pemerintah juga terus berjalan dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat, di antaranya program makan bergizi gratis bagi 1,79 juta penerima, 1.274 gerai Koperasi Merah Putih yang aktif, penyaluran FLPP sebanyak 299 unit rumah senilai Rp19,10 miliar, produksi 5,39 juta ton padi untuk ketahanan pangan, serta realisasi 16 Sekolah Rakyat.