Makassar Jadi Percontohan Nasional Perlinsos, 6.032 RT/RW Jadi Agen Perlinsos

RRI.CO.ID, Makassar — Pemerintah Kota Makassar mempercepat penguatan sistem perlindungan sosial melalui Gerakan Nasional Peduli Tetangga. Program ini menempatkan pengurus RT dan RW sebagai ujung tombak pendataan warga sekaligus agen perlindungan sosial. Gerakan Nasional Peduli Tetangga untuk Perlindungan Sosial (Perlinsos) tersebut diluncurkan Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf atau Gus Ipul bersama Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin di GOR Sudiang, Jalan Pajjaing, Makassar, Minggu 4 Oktober 2026.

Kegiatan yang diikuti ribuan ketua RT dan RW se-Kota Makassar itu menjadi bagian dari penguatan sinergi pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan Pemkot Makassar dalam memperluas jangkauan perlindungan sosial hingga tingkat lingkungan. Munafri mengatakan, kepercayaan menjadikan Makassar sebagai salah satu daerah percontohan nasional merupakan peluang untuk meningkatkan kualitas pendataan masyarakat.

"Ini juga peluang untuk kami meningkatkan kualitas pendataan masyarakat dan memastikan program bantuan pemerintah menjangkau warga yang benar-benar membutuhkan," ujar Munafri.

Menurutnya, pelibatan RT dan RW penting karena mereka merupakan pihak yang paling dekat dengan kondisi masyarakat. Mereka diharapkan membantu mengidentifikasi warga yang membutuhkan, memperbarui data, sekaligus memastikan masyarakat yang memenuhi kriteria memperoleh akses terhadap program perlindungan sosial.

"Ini merupakan bentuk kolaborasi yang terbangun dengan sangat baik antara pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat," katanya.

Munafri berharap kolaborasi tersebut dapat memastikan bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.

Pendaftaran Perlinsos Makassar Capai 31 Persen.

Pemkot Makassar terus mendorong percepatan pendaftaran masyarakat dalam sistem Perlinsos. Hingga Oktober 2026, progres pendaftaran telah mencapai sekitar 31 persen, meningkat sekitar 12 persen dibandingkan tiga bulan sebelumnya. Dengan jumlah kepala keluarga yang diperkirakan mencapai 456 ribu KK, Pemkot Makassar menargetkan cakupan tersebut terus diperluas hingga mencapai 50 persen pada akhir 2026.

"Kalau sekarang, dari persentase sudah di angka 31 persen dan terus akan kita dorong. Ini sudah naik kira-kira sekitar 12 persen dari perhitungan kita tiga bulan lalu," ungkap Munafri.

Untuk mempercepat proses tersebut, Pemkot Makassar memprioritaskan 5.027 ketua RT dan 1.005 ketua RW sebagai agen utama Perlinsos. Dengan demikian, terdapat 6.032 pengurus lingkungan yang diharapkan membantu pendataan sekaligus memudahkan masyarakat mengakses layanan perlindungan sosial.

Pemkot Makassar juga membuka peluang bagi pemuda, organisasi kemasyarakatan, komunitas perempuan, dan kelompok masyarakat lainnya untuk terlibat sebagai agen Perlinsos.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, Gerakan Nasional Peduli Tetangga merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat sistem perlindungan sosial yang lebih akurat, tepat sasaran, dan berkeadilan. Menurut Gus Ipul, terdapat tiga fokus utama dalam penguatan perlindungan sosial, yakni pembenahan data, memastikan ketepatan sasaran penerima bantuan, serta pengentasan kemiskinan melalui program Sekolah Rakyat.

"Pertama, datanya makin akurat karena ada konsolidasi. Kedua, sasarannya tepat. Dan strategi pengentasan kemiskinan, memutus mata rantai kemiskinan, adalah dengan Sekolah Rakyat," ujarnya.

Pemerintah saat ini mulai mempercepat digitalisasi bansos dengan mengintegrasikan berbagai basis data kementerian dan lembaga, antara lain data kependudukan Dukcapil, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dari BPS, serta data PLN, kepolisian, Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Hukum.

Integrasi tersebut diharapkan menghasilkan data sosial ekonomi masyarakat yang lebih komprehensif sehingga pemerintah dapat menentukan penerima bantuan secara lebih tepat. Gus Ipul mengatakan masyarakat juga diberi ruang untuk berpartisipasi dalam sistem tersebut. Warga dapat melakukan registrasi ulang, mengusulkan diri sendiri maupun orang lain yang dinilai layak menerima bantuan, serta menyampaikan sanggahan terhadap data penerima.

"Melalui sistem digital ini, masyarakat juga diberikan ruang untuk berpartisipasi secara langsung," katanya.

Agen Perlinsos Bantu Warga Akses Layanan Digital

Menurut Gus Ipul, salah satu tantangan digitalisasi bansos adalah belum meratanya kemampuan masyarakat dalam mengakses teknologi. Tidak semua warga memiliki telepon pintar atau memahami cara menggunakan layanan digital. Karena itu, pemerintah menghadirkan Agen Perlinsos untuk membantu masyarakat di lingkungan masing-masing.

Agen Perlinsos dapat berasal dari ketua RT dan RW, pemuda, organisasi kemasyarakatan, komunitas perempuan, hingga insan pers. Pendaftaran agen dilakukan secara digital menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD).

"Diutamakan yang paling dekat, apakah itu saudaranya atau tetangganya, agar mereka yang selama ini terlewat oleh data bisa masuk dalam sistem dan kemudian mendapatkan perlindungan sosial sesuai dengan program-program yang pemerintah miliki," jelasnya.

Gus Ipul menyebut sistem digitalisasi bansos telah diuji coba di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, sebelum dikembangkan secara bertahap ke 42 kabupaten dan kota, termasuk Makassar. Jika seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, penyaluran bansos berbasis data digital yang lebih mutakhir ditargetkan mulai diterapkan secara nasional pada 2027.

Registrasi Ulang Gunakan Teknologi Pengenalan Wajah

Dalam proses digitalisasi bansos, pemerintah juga menyiapkan mekanisme registrasi ulang penerima bantuan yang dilengkapi teknologi biometrik atau pengenalan wajah. Teknologi tersebut digunakan untuk memverifikasi identitas penerima dan mengurangi potensi penyalahgunaan data kependudukan.

Masyarakat juga diberi kesempatan mengusulkan warga yang dinilai layak menerima bantuan maupun menyanggah data penerima yang dianggap tidak sesuai. Gus Ipul mengatakan data masyarakat dalam kelompok desil 1, 2, dan 3 telah dibuka untuk memberikan ruang bagi masyarakat melakukan koreksi.

"Jadi kita memang terbuka dan kita buka. Masyarakat boleh usul, boleh menyanggah," katanya.

Ia menegaskan, teknologi tidak hanya ditujukan untuk mempercepat proses administrasi, tetapi juga harus mampu menghadirkan keadilan dalam penyaluran bantuan sosial. Target 50 Persen Penduduk Masuk Sistem Digital

Gus Ipul mengungkapkan, pemerintah menargetkan sedikitnya 50 persen penduduk Indonesia telah masuk dalam sistem digital Perlinsos hingga Desember 2026. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah akan memperbanyak jumlah agen Perlinsos sekaligus memperluas jumlah masyarakat yang masuk dalam sistem.

"Ada dua, semakin banyak agen Perlinsosnya dan semakin banyak masyarakat yang bisa masuk dalam sistem Perlinsos kita," ujarnya.

Ia berharap gerakan tersebut menjadi gerakan bersama yang melibatkan RT/RW, pemuda, komunitas perempuan, organisasi kemasyarakatan, TNI-Polri, hingga insan pers. Gus Ipul juga menjelaskan, sistem yang diuji coba mampu memproses koreksi atau sanggahan dalam waktu sekitar 11 hingga 12 menit apabila data yang dibutuhkan lengkap dan jaringan internet mendukung.

"Kalau datanya lengkap, itu bisa saat itu juga. Sebelas menit juga bisa untuk melakukan koreksi, uji coba kita," pungkasnya.

Sementara itu, Munafri menegaskan Pemkot Makassar akan terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi agar Gerakan Nasional Peduli Tetangga mampu memperluas cakupan perlindungan sosial serta memastikan bantuan pemerintah diterima masyarakat yang benar-benar berhak.