RRI.CO.ID, Makassar - Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin alias Appi mendorong adanya kebijakan khusus bagi pengemudi ojek online (ojol) dalam pengaturan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Usulan tersebut disampaikan Appi menyusul rencana penerapan kebijakan ganjil-genap kendaraan roda dua sebagai salah satu langkah pengendalian penyaluran BBM bersubsidi.
Menurutnya, pengemudi ojol perlu mendapat relaksasi atau pengecualian karena memiliki mobilitas tinggi dan kendaraan merupakan sarana utama untuk mencari nafkah. Hal itu disampaikan Appi saat menghadiri Rapat Monitoring dan Evaluasi Penyaluran BBM Bersubsidi pada SPBU se-Sulawesi Selatan di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Senin 14 September 2026.
"Teman-teman ojol ini kan mobilitas tinggi memenuhi kebutuhan, kalau bisa dilonggarkan kebijakan khusus di SPBU, direlaksasi terhadap ganjil-genap ini karena mereka beroperasi setiap hari," ujar Appi.
Ia menilai penerapan kebijakan ganjil-genap secara seragam berpotensi membatasi ruang gerak pengemudi ojol dalam mencari penumpang maupun menjalankan layanan pengantaran. Kondisi tersebut dikhawatirkan berdampak langsung terhadap pendapatan mereka.
Appi mengusulkan agar kendaraan ojol yang memperoleh pengecualian diberikan tanda atau identitas khusus. Mekanisme tersebut dinilai penting untuk memudahkan petugas SPBU melakukan verifikasi sekaligus mencegah penyalahgunaan fasilitas.
"Sekarang ini baru kita lihat, setelah dia berkurang, mungkin saudara-saudara kita, teman-teman ojol ini bisa dibuatkan kebijakan supaya diberikan kebebasan untuk tidak harus ganjil-genap," jelasnya.
Menurut Appi, relaksasi bagi ojol tetap harus memiliki petunjuk pelaksanaan yang jelas dan melibatkan Pertamina, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, pengelola SPBU, serta satuan tugas terkait. "Ini perlu dipastikan petunjuk pelaksanaannya supaya benar-benar kepada ojol itu tidak salah sasaran atau tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang mau main-main lagi di dalam situ," imbuh Munafri.
Selain memperjuangkan kebijakan khusus bagi ojol, Appi meminta Pertamina memastikan ketersediaan dan kuota BBM bersubsidi sesuai dengan tingkat kebutuhan masyarakat. Menurutnya, penambahan pasokan seharusnya dilakukan berdasarkan perhitungan kebutuhan, bukan setelah terjadi kelangkaan dan antrean panjang.
"Perlu antisipasi, selalu pada saat kurang, kuotanya ditambah. Artinya kebutuhan masyarakat ini kan, saya pikir Pertamina sudah tahu berapa konsumsi, tingkat konsumsi, dan sebagainya yang harus disediakan," katanya.
Ia mencontohkan, ketidaksesuaian antara permintaan masyarakat terhadap jenis BBM tertentu dengan ketersediaan di SPBU dapat memicu antrean dan pergeseran permintaan. "Nah, ini harus disesuaikan dengan kondisi yang ada sehingga memang ini harus benar-benar dipastikan memenuhi kebutuhan masyarakat," ujarnya.
Appi juga meminta Pertamina mengkaji disparitas harga antarjenis BBM. Menurutnya, perbedaan harga dapat memengaruhi pola migrasi masyarakat dalam memilih jenis BBM dan berpotensi menambah tekanan terhadap produk tertentu.
"Kita meminta kepada Pertamina untuk mengkaji lebih baik terkait disparitas supaya pola migrasi ini tidak memberatkan masyarakat," katanya.
Appi berharap hasil monitoring dan evaluasi tersebut menghasilkan kebijakan yang lebih adaptif dalam pengaturan distribusi, ketersediaan kuota, maupun mekanisme pengendalian kendaraan. Kebijakan BBM, kata dia, harus mampu menjaga keseimbangan antara penataan distribusi dan kebutuhan masyarakat, terutama kelompok pekerja yang sangat bergantung pada mobilitas kendaraan.
Rapat monitoring dan evaluasi tersebut dihadiri Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi, Ketua DPRD Sulsel Andi Rahmatika Dewi, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, sejumlah kepala daerah, serta unsur Forkopimda Sulsel, termasuk jajaran Polda Sulsel, Kodam XIV/Hasanuddin, dan Kejati Sulsel.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....