Pemerintah Fokuskan 40 Ribu Kopdes Merah Putih Beroperasi Tahun Ini

RRI.CO.ID, Makassar- Pemerintah mengubah strategi pelaksanaan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) pada 2026. Jika sebelumnya menargetkan pembentukan di seluruh desa, kini pemerintah memprioritaskan 40 ribu koperasi agar sudah bisa beroperasi mulai Oktober 2026.

Kebijakan tersebut disampaikan Zulkifli Hasan saat bertemu ratusan kepala desa dari 10 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan di Balai Prajurit Jenderal M. Yusuf, Makassar, Sabtu, 4 Juli 2026. "Saya minta fokus Kopdes tahun ini 40 ribu. Berarti ada 40 ribu yang harus segera diselesaikan pembangunannya," tegas Zulhas.

Menurutnya, Kopdes Merah Putih tidak sekadar menjadi tempat berbelanja, melainkan akan menjadi infrastruktur pemerintah di desa untuk memangkas rantai distribusi sekaligus mempercepat pelayanan kepada masyarakat. "Kopdes itu bukan supermarket. Kopdes itu infrastruktur pemerintah untuk memotong rantai pasok," ujarnya.

Zulhas menjelaskan, koperasi desa nantinya akan menjadi pusat penyaluran berbagai program pemerintah. Mulai dari bantuan sosial, Program Keluarga Harapan (PKH), alat dan mesin pertanian (alsintan), pupuk bersubsidi, LPG subsidi, hingga layanan pembayaran listrik dan telepon akan terpusat di Kopdes.

"Semua bantuan pemerintah nanti di-drop ke Kopdes. Kopdes yang bagikan ke masyarakat. Bayar listrik, bayar telepon, pupuk subsidi, hingga gas subsidi nanti melalui Kopdes," katanya.

Tak hanya itu, Kopdes Merah Putih juga akan berperan sebagai offtaker, yakni pembeli hasil panen petani dan tangkapan nelayan ketika harga pasar jatuh di bawah standar pemerintah. Skema ini diharapkan mampu menjaga pendapatan masyarakat desa tetap stabil.

"Kalau harga gabah di bawah Rp6.500 atau harga ikan turun, Kopdes akan membeli. Itulah fungsi offtaker," jelasnya.

Zulhas menambahkan, proses pembentukan kelembagaan koperasi beserta penyiapan manajer ditargetkan selesai pada September 2026. Dengan demikian, operasional 40 ribu Kopdes Merah Putih dapat dimulai secara bertahap pada Oktober mendatang.

Melalui percepatan tersebut, pemerintah berharap desa tidak hanya menjadi lokasi penyaluran program nasional, tetapi juga tumbuh sebagai pusat aktivitas ekonomi yang mampu memperpendek rantai distribusi, menjaga stabilitas harga komoditas, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.