Hari Khidmat Pertama, Kemenhaj Sulsel Soroti Transparansi dan Efisiensi Anggaran

RRI.CO.ID, Makassar - Delapan September 2026 menjadi tanggal yang berbeda bagi jajaran Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia. Untuk pertama kalinya, tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Khidmat Kementerian Haji dan Umrah.

Di Sulawesi Selatan, peringatan perdana itu tidak hanya menjadi seremoni kelembagaan. Momentum tersebut sekaligus menjadi ruang untuk menegaskan kembali satu persoalan mendasar dalam penyelenggaraan haji: bagaimana negara memastikan setiap jemaah memperoleh pelayanan yang profesional, aman, nyaman, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Peringatan Hari Khidmat digelar di Kantor Wilayah Kemenhaj Sulsel, Selasa 8 September 2026 dan dipimpin Kepala Kanwil Kemenhaj Sulsel, H Ikbal Ismail. Sejumlah pejabat Kemenhaj turut hadir, di antaranya Kepala Seksi Petugas Haji Reguler Kemenhaj RI Aruji Maswatu, Kepala Bagian Tata Usaha H Muflihuddin Syam, Kepala Bidang Bina dan Pengendalian Haji dan Umrah H Asa Afiif, Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Pengendalian Penyelenggaraan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah H Slamat Mustafa, serta Kepala Asrama Haji Kelas I Makassar H Zulkifli Hijaz.

Bagi Ikbal, lahirnya Hari Khidmat tidak bisa dilepaskan dari perjalanan terbentuknya Kementerian Haji dan Umrah sebagai lembaga yang secara khusus menangani urusan haji dan umrah. Penetapan 8 September sebagai Hari Khidmat dituangkan dalam Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 81 Tahun 2025.

Tanggal tersebut juga berkaitan dengan pembentukan Kementerian Haji dan Umrah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2025. "Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa berkumpul untuk memperingati Hari Khidmat Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia," ujar Ikbal.

Kehadiran Kementerian Haji dan Umrah membawa ekspektasi besar. Selama bertahun-tahun, penyelenggaraan ibadah haji menjadi salah satu layanan publik dengan tingkat perhatian masyarakat yang sangat tinggi.

Jemaah tidak hanya membutuhkan kepastian keberangkatan. Mereka juga membutuhkan kepastian pelayanan sejak proses pendaftaran, pelunasan, pembinaan, pemberangkatan, selama berada di Tanah Suci, hingga kembali ke daerah asal. Karena itu, menurut Ikbal, keberadaan kementerian khusus harus diterjemahkan menjadi peningkatan kualitas pelayanan.

Artinya, ukuran keberhasilan tidak berhenti pada berapa banyak jemaah yang berhasil diberangkatkan. Ukuran keberhasilan juga terletak pada sejauh mana jemaah merasa aman, nyaman, mendapatkan informasi yang jelas, serta memperoleh pelayanan yang adil dan profesional.

"Kita harus berpikir bagaimana bersama-sama memastikan jemaah dapat berangkat dengan nyaman," katanya.

Pernyataan tersebut sekaligus menempatkan Hari Khidmat sebagai pengingat bahwa aparatur Kemenhaj memiliki tugas yang lebih besar daripada sekadar menyelesaikan pekerjaan administratif. Mereka membawa amanah untuk melayani masyarakat yang sedang menjalankan ibadah.

Salah satu persoalan yang mendapat perhatian khusus Ikbal adalah transparansi dalam pengelolaan pelayanan, termasuk rekrutmen petugas haji. Ia menegaskan, proses seleksi petugas haji kini diarahkan menggunakan sistem yang lebih terbuka dengan melibatkan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Computer Assisted Test (CAT).

Menurut Ikbal, digitalisasi proses seleksi menjadi salah satu instrumen untuk memperkecil ruang intervensi dan membangun kepercayaan publik.

"Tidak ada lagi titip-menitip. Kita bekerja sama dengan BKN dalam rekrutmen ini, semuanya by system dan transparan," tegasnya.

Hasil tes yang dapat dipantau secara terbuka, kata dia, merupakan bagian dari upaya membangun proses rekrutmen yang lebih objektif. Bagi pelayanan haji, kualitas petugas memiliki posisi penting. Mereka menjadi salah satu wajah pemerintah yang berhadapan langsung dengan jemaah di lapangan.

Karena itu, proses memilih petugas tidak semestinya hanya berbicara mengenai siapa yang memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga siapa yang memiliki kompetensi, integritas, kemampuan melayani, dan kesiapan menghadapi persoalan jemaah.

Selain rekrutmen petugas, Ikbal juga menyoroti pentingnya efisiensi dalam pengelolaan anggaran.

Efisiensi, menurutnya, bukan sekadar mengurangi pengeluaran. Efisiensi harus menghasilkan manfaat yang benar-benar dirasakan jemaah. Dengan kata lain, setiap anggaran yang dikelola harus dikaitkan dengan peningkatan kualitas pelayanan.

"Kita harus berpikir bagaimana bersama-sama memastikan jemaah dapat berangkat dengan nyaman. Dalam pengelolaan anggaran, bagaimana bisa lebih efisien," ujarnya.

Pesan tersebut menjadi penting karena penyelenggaraan haji melibatkan anggaran dan ekosistem pelayanan yang besar, serta bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Karena itu, transparansi dan akuntabilitas tidak hanya dibutuhkan dalam proses rekrutmen, tetapi juga dalam seluruh rantai pelayanan.

Makna kata "khidmat" kemudian menjadi titik penting dalam peringatan perdana ini.

Khidmat bukan hanya istilah seremonial. Bagi jajaran Kemenhaj, kata tersebut semestinya diterjemahkan menjadi budaya kerja.

Melayani jemaah berarti menempatkan kepentingan jemaah sebagai orientasi utama.

Jemaah yang berangkat ke Tanah Suci membawa harapan besar untuk menjalankan ibadah dengan baik. Karena itu, setiap persoalan pelayanan, sekecil apa pun, dapat berdampak terhadap kenyamanan dan kekhusyukan mereka.

Di sinilah tantangan Kemenhaj sebagai kementerian baru. Publik akan menilai bukan dari seberapa meriah peringatan Hari Khidmat digelar, tetapi dari perubahan nyata yang dirasakan masyarakat.

Apakah pelayanan menjadi lebih cepat? Apakah informasi lebih mudah diakses? Apakah proses seleksi petugas semakin terbuka?

Apakah pengelolaan anggaran semakin efisien? Dan yang paling penting, apakah jemaah merasa benar-benar dilayani?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi pekerjaan rumah yang harus dijawab melalui kerja nyata. Peringatan Hari Khidmat Kemenhaj Sulsel juga diisi dengan doa yang dipimpin H Husni.

Doa tersebut menjadi pengingat bahwa tugas jajaran Kemenhaj tidak hanya memiliki dimensi administratif, tetapi juga dimensi pengabdian.

Jemaah haji dan umrah merupakan Dhuyufur Rahman, tamu-tamu Allah yang membutuhkan pendampingan dan pelayanan selama menjalankan ibadah. "Jadikanlah tugas yang kami emban ini sebagai ladang pahala bagi kami untuk kami tuai di akhirat kelak," demikian doa yang dipanjatkan.

Doa juga dipanjatkan agar seluruh jemaah yang menuju Tanah Suci diberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran, serta memperoleh ibadah yang mabrur dan makbul. Hari Khidmat pertama Kementerian Haji dan Umrah akhirnya menjadi titik awal bagi perjalanan kelembagaan yang masih relatif muda.

Tantangannya bukan sedikit. Kemenhaj dituntut membangun sistem, memperkuat sumber daya manusia, menjaga transparansi, meningkatkan koordinasi, sekaligus memastikan pelayanan kepada jemaah terus mengalami perbaikan. Di Sulawesi Selatan, pesan yang disampaikan Ikbal menegaskan bahwa pembentukan kementerian baru harus diikuti perubahan cara kerja.

Pelayanan jemaah tidak boleh berhenti pada slogan. Transparansi tidak boleh hanya menjadi jargon.

Dan Hari Khidmat tidak boleh berhenti sebagai agenda tahunan.

Momentum 8 September justru harus menjadi pengingat bagi seluruh jajaran Kemenhaj bahwa setiap keputusan, anggaran, dan kebijakan pada akhirnya harus bermuara pada satu tujuan: memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah sebagai bentuk pengabdian dan amanah kepada masyarakat.