Pengarusutamaan Gender, Krisis Air Bersih Berdampak Besar pada Perempuan Pesisir

RRI.CO.ID,Makassar — Krisis air bersih memberikan dampak yang lebih besar terhadap perempuan di wilayah pesisir, terutama karena perempuan masih memiliki peran penting dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Persoalan tersebut menjadi pembahasan dalam program Pengarusutamaan Gender di PRO1 RRI Makassar, Senin (31/8/2026), yang dipandu Risna Supratio dengan menghadirkan Husnani dari Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia (KPPI) Makassar) sebagai narasumber.

Husnani mengatakan, keterbatasan akses terhadap air bersih tidak hanya menjadi persoalan lingkungan, tetapi juga berkaitan dengan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat pesisir. Ketika ketersediaan air berkurang, perempuan harus menghadapi tambahan beban dalam memenuhi kebutuhan keluarga, mulai dari kebutuhan minum, memasak, mencuci hingga menjaga kebersihan rumah. “Ketika air bersih sulit didapatkan, perempuan yang paling banyak merasakan dampaknya karena sebagian besar kebutuhan rumah tangga masih menjadi tanggung jawab perempuan,” ujar Husnani.

Menurutnya, kondisi tersebut dapat membuat perempuan menghabiskan lebih banyak waktu untuk mendapatkan air bersih. Jarak sumber air yang semakin jauh maupun terbatasnya fasilitas penyediaan air dapat menambah beban fisik dan waktu perempuan. Situasi ini berpotensi mengurangi kesempatan mereka untuk menjalankan aktivitas ekonomi, pendidikan, maupun kegiatan sosial di masyarakat.

Husnani menilai, penanganan krisis air bersih harus memasukkan perspektif gender dalam setiap tahap kebijakan. Perempuan, khususnya yang tinggal di kawasan pesisir, perlu diberikan ruang untuk menyampaikan kebutuhan dan pengalaman mereka secara langsung. “Perempuan harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, mulai dari perencanaan sampai pengelolaan sumber air, karena perempuan mengetahui kebutuhan rumah tangga dan kondisi di lapangan,” jelasnya.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat dan organisasi perempuan dalam menghadapi persoalan air bersih. Penyediaan infrastruktur harus berjalan beriringan dengan edukasi mengenai penggunaan air secara bijak, menjaga lingkungan pesisir dan memastikan fasilitas air bersih dapat dimanfaatkan serta dipelihara secara berkelanjutan.

Dalam perspektif pengarusutamaan gender, perempuan tidak seharusnya hanya ditempatkan sebagai kelompok yang terdampak krisis air bersih. Perempuan juga memiliki kapasitas dan pengalaman yang dapat menjadi bagian dari solusi. Keterlibatan mereka dalam perencanaan, pengelolaan dan pengawasan sumber daya air dinilai penting agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat di wilayah pesisir.

Dialog Pengarusutamaan Gender di PRO1 RRI Makassar tersebut menjadi momentum untuk meningkatkan perhatian terhadap persoalan yang dihadapi perempuan pesisir, khususnya dalam memperoleh akses air bersih. Penanganan krisis air bersih yang melibatkan perempuan secara aktif diharapkan mampu mendorong terciptanya kebijakan yang lebih adil, inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat pesisir.