RRI.CO.ID, Makassar - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menargetkan peremajaan kebun kakao seluas 20.000 hektare sepanjang 2026. Program ini menjadi bagian dukungan daerah terhadap arah pembangunan nasional Asta Cita, disampaikan dalam program Kiprah Sulsel RRI Pro 1 Makassar, Selasa, 4 Agustus 2026.

Kakao merupakan komoditas penting yang banyak dibudidayakan di Sulawesi Selatan. Peremajaan difokuskan pada tanaman yang sudah berumur tua dan produksinya menurun. "Kakao ini merupakan komoditas penting yang banyak dibudidayakan di Sulawesi Selatan. Kami melakukan peremajaan pada kebun yang sudah berumur tua, biasanya di atas 20 tahun, karena produksinya sudah menurun sehingga pendapatan petani ikut berkurang," kata Achmad Fachri, S.P, Ketua Tim Kerja Komoditi Kakao Sulawesi Selatan, saat menjadi Narasumber dalam program Kiprah Sulsel RRI Makassar.

Program ini dinilai sejalan dengan penguatan ekonomi daerah sekaligus sumber devisa nasional. Kakao masuk kategori komoditas unggulan yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. "Program Asta Cita ini kan arah pembangunan nasional untuk mendorong penguatan ekonomi, jadi salah satu sumber devisa juga. Kakao menjadi sektor produksi unggulan yang bisa jadi bagian upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujar Fachri.

Peremajaan tidak dilakukan serentak seperti panen padi. Petani hanya menebang pohon yang produksinya sudah di bawah satu kilogram per pohon, sementara pohon tua yang masih berbuah baik tetap dipertahankan.

Peremajaan kini dibantu teknologi sambung pucuk yang memangkas waktu tunggu panen dari tiga tahun menjadi sekitar sembilan bulan hingga satu tahun. "Kalau dari biji sampai berbuah biasanya butuh sekitar tiga tahun. Tapi dengan teknologi sambung pucuk, tanaman kakao paling cepat sudah mulai belajar berbuah dalam sembilan bulan, dan di tahun kedua sudah bisa berproduksi lebih maksimal," tegas Fachri.

Bibit dan entres yang digunakan wajib berasal dari indukan unggul melalui skema kelompok tani, bukan diambil asal dari kebun sendiri seperti kebiasaan lama. Peran pemerintah mencakup dukungan kebijakan, penyediaan sarana prasarana, bantuan bibit unggul, penyuluhan, hingga membuka akses pembiayaan dan pasar bagi petani dari hulu sampai hilir.

Fachri berharap kakao Sulawesi Selatan kembali menjadi komoditas unggulan yang produktif dan berkelanjutan, dengan seluruh pemangku kepentingan bergerak bersama demi hasil maksimal.