RRI.CO.ID, Makassar — Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI Sulawesi Selatan bersama tim peneliti warga Untia menyuarakan penolakan terhadap rencana reklamasi di pesisir utara Kota Makassar yang dinilai berpotensi mengancam ruang hidup nelayan dan ekosistem pesisir. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Diseminasi dan Peluncuran Laporan Riset FPAR di Kelurahan Untia, Kamis, 30 Juli 2026.

Riset bertajuk Perlindungan Ruang Hidup Kawasan Pesisir Utara Makassar tersebut dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan warga Untia serta menggunakan perspektif feminis untuk melihat dampak pembangunan terhadap masyarakat, khususnya nelayan dan perempuan pesisir. Tim riset menilai rencana reklamasi perlu dikaji secara menyeluruh sebelum direalisasikan.

Perwakilan Tim Riset FPAR, Fadila Abdullah, mengatakan pengalaman reklamasi di sejumlah wilayah Makassar sebelumnya menjadi salah satu alasan masyarakat khawatir terhadap rencana pembangunan di pesisir Untia. “Ketika mega proyek CPI mulai menimbun laut pada tahun 2014, wilayah tangkap nelayan tradisional seketika berubah menjadi daratan beton. Dampaknya tidak berhenti di situ, pembangunan MNP memperluas skala kehancuran ekologis ini ke utara kota,” ujarnya.

Berdasarkan pemetaan partisipatif yang dilakukan tim, wilayah tangkap nelayan di pesisir Untia mencapai sekitar 1.738,116 hektare. Dari luasan tersebut, sekitar 1.087,714 hektare berada di dalam kawasan reklamasi seluas 1.517,61 hektare atau sekitar 62,6 persen wilayah tangkap nelayan mengalami tumpang tindih dengan area reklamasi.

Fadila juga menyebut rencana tersebut berpotensi mengancam kawasan mangrove terakhir Makassar yang berada di Kelurahan Untia dan Lantebung dengan luas sekitar 28,83 hektare. "Selain persoalan lingkungan, dampak reklamasi dinilai dapat memengaruhi mata pencaharian serta kondisi sosial dan ekonomi masyarakat pesisir, "tambahnya.

Menurutnya, perempuan pesisir juga menjadi kelompok yang berpotensi mengalami dampak besar akibat perubahan ruang hidup dan krisis air bersih. Hasil body mapping terhadap perempuan nelayan Untia menunjukkan adanya keluhan fisik kronis yang dikaitkan dengan beban domestik dan persoalan akses air bersih yang telah berlangsung lama.

“Jika rencana reklamasi di pesisir Untia benar-benar direalisasikan, tekanan terhadap tubuh perempuan ini tidak hanya akan memburuk secara biologis, tetapi juga memicu kerentanan psikologis yang mendalam dan sistemik,” ungkap Fadila.

Sementara itu, perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, Marhamah, menyampaikan bahwa rencana reklamasi tersebut masih berada pada tahap perencanaan. Ia memastikan keterlibatan masyarakat, khususnya perempuan, menjadi bagian yang perlu diperhatikan dalam proses selanjutnya.

Dalam kegiatan tersebut, perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan menyampaikan bahwa reklamasi masih berada pada tahap perencanaan. Pemerintah daerah juga menyatakan pentingnya memastikan keterlibatan masyarakat, termasuk perempuan, dalam proses pembangunan.

Warga Untia turut menyampaikan kekhawatiran terhadap rencana reklamasi. Mereka berharap pemerintah mempertimbangkan kondisi masyarakat yang sebelumnya telah menghadapi persoalan setelah perpindahan tempat tinggal dan masih mengalami keterbatasan akses air bersih. Melalui riset tersebut, WALHI Sulsel mendorong perlindungan wilayah tangkap nelayan tradisional, peningkatan infrastruktur dasar, serta penguatan perlindungan ekosistem pesisir agar pembangunan tidak mengorbankan ruang hidup masyarakat Untia.