Pemkot Makassar Perkuat Digitalisasi, Munafri Minta OPD Tinggalkan Konvensional

RRI.CO.ID, Makassar - Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan transformasi digital di lingkungan Pemerintah Kota Makassar harus menghadirkan perubahan nyata dalam tata kelola pemerintahan, bukan sekadar menjadi agenda seremonial tanpa implementasi. Penegasan tersebut disampaikan Munafri saat membuka High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Makassar Tahun Anggaran 2026 yang dirangkaikan dengan Launching Proyek Perubahan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan IV Tahun 2026 di Aston Hotel Makassar, Senin, 13 Juli 2026.

Menurut Munafri, digitalisasi harus mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, serta kualitas pelayanan publik. Ia mengaku membutuhkan data dan progres konkret dari implementasi digitalisasi yang selama ini dijalankan. "Digitalisasi harus mampu menghadirkan perubahan nyata dalam tata kelola pemerintahan melalui peningkatan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik. Jangan hanya serimoni terus menerus kita bahas," ujar Munafri.

Munafri menilai forum TP2DD tidak boleh berhenti pada perencanaan tanpa eksekusi. Ia menekankan setiap kebijakan digital harus lahir dari kebutuhan nyata organisasi dan memiliki tujuan yang jelas untuk menyelesaikan persoalan.

Ia juga mengingatkan transformasi digital tidak akan berhasil tanpa kesamaan cara pandang di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Menurutnya, masih terdapat kondisi di mana pimpinan OPD mendorong digitalisasi, namun pelaksana di lapangan tetap menggunakan pola kerja konvensional. "Jangan kepala dinasnya sudah mendorong digitalisasi, tetapi di bawahnya tetap menggunakan cara-cara konvensional," tegasnya.

Munafri menambahkan, digitalisasi merupakan instrumen penting dalam membangun pemerintahan yang transparan dan akuntabel, sekaligus meminimalisir potensi penyimpangan, khususnya di bidang keuangan dan pelayanan publik. Sementara itu, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menegaskan transformasi digital kini bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

"Transformasi digital bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel," kata Aliyah.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Bapenda Kota Makassar, Andi Asminullah, menyebut digitalisasi layanan perpajakan terus diperkuat melalui integrasi layanan ke aplikasi Lontara+. Melalui platform tersebut, masyarakat dapat mencetak SPPT PBB secara mandiri, mendaftarkan objek pajak, mengajukan perubahan data, melakukan pembayaran elektronik, hingga mencetak bukti pembayaran tanpa harus datang ke kantor Bapenda.

Asminullah mengungkapkan seluruh pembayaran pajak di Bapenda kini telah dilakukan secara non-tunai dan terhubung dengan berbagai kanal pembayaran elektronik, seperti layanan perbankan, Indomaret, Alfamart, dan Kantor Pos.

Menurutnya, kemudahan layanan digital mulai memberikan dampak positif terhadap penerimaan daerah. Hingga triwulan kedua 2026, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar meningkat lebih dari Rp100 miliar dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.