Balla Inklusi Sulsel Soroti Sentralisasi Pengawasan Lingkungan

RRI.CO.ID, Makassar — Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 dimanfaatkan Balla Inklusi Sulawesi Selatan untuk menyampaikan kritik terhadap sistem pengelolaan lingkungan di Indonesia. Organisasi tersebut menilai berbagai persoalan lingkungan yang terjadi saat ini tidak terlepas dari lemahnya fungsi pengawasan yang dinilai semakin terpusat di tingkat nasional.

Direktur Balla Inklusi Sulawesi Selatan, Abdul Rahman Daeng Gus Dur, mengatakan bahwa sentralisasi kewenangan pengawasan lingkungan telah mengurangi ruang gerak pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan. Menurutnya, kondisi tersebut membuat proses pengawasan menjadi kurang efektif karena pihak yang paling dekat dengan lokasi permasalahan justru memiliki kewenangan yang terbatas.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah merupakan pihak yang paling memahami karakteristik wilayah, kondisi ekosistem, serta dampak langsung yang dirasakan masyarakat ketika terjadi kerusakan lingkungan. Karena itu, keterlibatan aktif pemerintah daerah dinilai sangat penting untuk memastikan pembangunan tetap berjalan seimbang dengan upaya pelestarian lingkungan hidup.

Abdul Rahman menilai berbagai persoalan seperti kerusakan kawasan hutan, pencemaran sungai, berkurangnya daerah resapan air, hingga meningkatnya risiko bencana ekologis memerlukan pengawasan yang kuat dan berkelanjutan. Menurutnya, sistem pengawasan yang terlalu terpusat berpotensi memperlambat respons terhadap berbagai persoalan yang muncul di daerah.

“Daerah yang paling merasakan dampak kerusakan lingkungan justru memiliki ruang yang terbatas untuk melakukan pengawasan secara langsung. Padahal mereka yang paling memahami kondisi lapangan dan kebutuhan masyarakat yang terdampak,” ujar Abdul Rahman, Jumat, 5 Juni 2026.

Ia juga menyoroti pentingnya membangun sistem pengawasan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, masyarakat sipil, akademisi, dan komunitas lokal. Menurutnya, pendekatan kolaboratif akan memperkuat upaya perlindungan lingkungan sekaligus meningkatkan akuntabilitas dalam setiap proses pembangunan yang dilakukan.

Selain penguatan pengawasan, Abdul Rahman mendorong peningkatan transparansi informasi lingkungan agar masyarakat dapat ikut mengawasi berbagai aktivitas yang berpotensi menimbulkan dampak ekologis. Keterbukaan data dinilai menjadi salah satu langkah penting dalam menciptakan tata kelola lingkungan yang lebih baik dan berkelanjutan.

Melalui momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Balla Inklusi Sulawesi Selatan berharap pemerintah dapat mengevaluasi berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup. Organisasi tersebut menilai perlindungan lingkungan harus menjadi prioritas bersama demi menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas hidup masyarakat pada masa mendatang.