RRI.CO.ID, Makassar — Kelompok penyandang disabilitas dinilai menjadi salah satu kelompok yang paling rentan menghadapi dampak krisis lingkungan dan perubahan iklim yang semakin sering terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Kondisi tersebut disampaikan Direktur Balla Inklusi Sulawesi Selatan, Abdul Rahman Daeng Gus Dur, dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diperingati setiap tanggal 5 Juni.

Menurut Abdul Rahman, berbagai bencana ekologis seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, hingga cuaca ekstrem memiliki dampak yang lebih besar terhadap kelompok difabel dibandingkan kelompok masyarakat lainnya. Kerentanan tersebut muncul karena masih terbatasnya akses terhadap informasi kebencanaan, sarana evakuasi, maupun fasilitas perlindungan yang ramah disabilitas.

Ia menjelaskan bahwa hingga saat ini masih banyak sistem penanggulangan bencana yang belum sepenuhnya memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas. Mulai dari jalur evakuasi yang sulit diakses pengguna kursi roda, minimnya informasi dalam bahasa isyarat, hingga terbatasnya fasilitas pengungsian yang inklusif menjadi tantangan yang masih sering ditemukan ketika terjadi bencana.

Abdul Rahman menilai persoalan tersebut menunjukkan bahwa isu lingkungan dan kebencanaan tidak dapat dipisahkan dari isu hak asasi manusia. Menurutnya, setiap kebijakan yang berkaitan dengan mitigasi maupun adaptasi perubahan iklim harus mampu menjamin keselamatan seluruh kelompok masyarakat tanpa terkecuali, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas.

“Difabel sering kali menjadi kelompok yang paling terdampak ketika bencana terjadi. Karena itu, perencanaan mitigasi bencana harus benar-benar memperhatikan aspek aksesibilitas agar semua warga memiliki kesempatan yang sama untuk menyelamatkan diri dan memperoleh perlindungan,” ujarnya, Jumat, 5 Juni 2026.

Selain persoalan kebencanaan, Abdul Rahman juga menyoroti masih minimnya keterlibatan penyandang disabilitas dalam proses penyusunan kebijakan lingkungan. Menurutnya, banyak program yang dirancang tanpa melibatkan kelompok difabel sehingga hasil kebijakan yang dihasilkan sering kali belum sepenuhnya menjawab kebutuhan mereka di lapangan.

Ia menambahkan bahwa pembangunan yang berkelanjutan harus berjalan seiring dengan prinsip inklusivitas. Oleh karena itu, setiap program lingkungan, mulai dari rehabilitasi kawasan pesisir, pembangunan tanggul, pengelolaan kawasan hutan, hingga relokasi masyarakat terdampak bencana perlu memperhatikan kebutuhan seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.

Melalui momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, Balla Inklusi Sulawesi Selatan berharap pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil dapat memperkuat kolaborasi dalam membangun sistem perlindungan lingkungan yang lebih inklusif. Dengan demikian, seluruh masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan yang berkelanjutan tanpa meninggalkan kelompok yang selama ini masih menghadapi berbagai hambatan aksesibilitas.