Daerah 3T Jadi Fokus Pemerataan Pelayanan Kesehatan di Sulawesi Selatan

RRI.CO.ID, Makassar – Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan menyatakan komitmen mereka dalam memberikan pelayanan kesehatan terutama untuk masyarakat yang aksesnya cukup susah mendapatkan pelayanan kesehatan, seperti di Kepulauan dan daerah masuk dalam 3T. Namun, sejumlah tantangan dihadapi dalam memberikan pelayanan kesehatan maksimal terkait dengan kondisi geografis dan demografi.

Hal ini diungkapkan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel, Ardadi. Menurutnya, yang menjadi tantangan dalam program pemerataan pelayanan kesehatan di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu kondisi Geografis dan Demografi, Sulsel terdiri dari 24 kabupaten dan kota denga dengan karakteristik yang sangat variative.

“Kondisi geografis dan demografi kemudian menjadi tantangan dalam program -program pelayanan kesehatan kami. Ini menjadi catatan, saat ini di Sulawesi Selatan sudah ada kurang lebih 475 puskesmas, mungkin kurang lebih 500-an lebih klinik, baik itu klinik utama maupun klinik pratama. Kemudian dengan jumlah rumah sakit 126 saat ini,”kata Ardadi, Jumat 22 Mei 2026

Lebih jauh, ia menyatakan ada daerah-daerah di mana wilayahnya cukup jauh dari kota Makassar, memang ini mendapatkan tantangan dari sisi pelayanan kesehatan. Terutamanya yang berkaitan dengan akses. Sehingga pemerintah provinsi provinsi Sulawesi Selatan mendorong beberapa program-program untuk memastikan masalah pelayanan ini bisa diperkecil.

Ardadi mencontohkan salah satu program yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu pelayanan kesehatan bergerak. “Sejak tahun lalu Pak Gubernur sudah memerintahkan kami untuk melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak, jadi pelayanan kesehatan bergerak ini adalah melakukan pelayanan-pelayanan kesehatan di daerah-daerah yang sulit diakses. Tahun lalu sudah ada dua kabupaten kepulauan,, yaitu kabupaten kepulauan Pangkajene dan kepulauan Selayar,”sebutnya

Sebanyak 5.000 masyarakat mendapatkan pelayanan dalam pelaksanaan program tersebut, kemudian melalui program ini juga memastikan mutu pelayanan kesehatan bisa tetap terjaga.”Saat ini, ada kebijakan dari Kementerian Kesehatan dalam hal ini, pemerintah pusat untuk mendorong ada namanya pengampuan layanan unggulan. Program ini untuk memastikan gap-gap pelayanan kesehatan itu tidak terlalu timpang untuk rumah sakit di kabupaten dengan rumah sakit pengampu di tingkat provinsi,”jelasnya

Terkait daerah yang perlu dilakukan pemerataan, Ardadi menambahkan ada beberapa daerah yang cukup maju dari sisi jumlah fasilitas pelayanan kesehatannya, namun ada juga daerah-daerah yang sulit juga, seperti misalkan dua wilayah kepulauan Kabupaten Kepulauan Pangkep dan Kabupaten Selayar. Kemudian, seperti Luwu Timur yang cukup jauh dari kabupaten atau ibukota provinsi. Kemudian Tana Toraja, Toraja Utara, “Inilah yang perlu kami dorong memastikan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatannya dan hal-hal yang melingkupinya seperti sumber daya tenaga kesehatannya seperti apa,”paparnya

Selain itu yang menjadi tantangan, menurut Ardadi adalah masalah rumah sakit yang memang ada di Kabupaten Gowa, kemudian di Kota Makassar, Kota Palopo dan Kota Parepare. “Kami berharap sebenarnya epicentrum-epicentrum itu bisa membantu wilayah-wilayah di sekitarnya untuk memastikan ada pelayanan kesehatan tetap bisa kita berikan, tentu dengan standar mutu yang disyaratkan oleh aturan perundang-undangan seperti itu,” ungkapnya

Tahun ini, lanjut Ardadi dengan berbagai catatan terhadap sistem pelayanan kesehatan tersebut termasuk masalah wilayah kerja yang sangat jauh seperti di Kabupaten Pangkep, beberapa daerah-daerah pegunungan seperti Toraja, Toraja Utara, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Pinrang, gubernur sulsel telah memerintahkan agar program pelayanan kesehatan bergerak kembali dilakukan.

“Dengan berbagai pertimbangan , Pak Gubernur (Andi Sudirman Sulaiman, red) memerintahkan untuk tahun ini kami melanjutkan program pelayanan kesehatan bergerak untuk memastikan masyarakat kita di sudut-sudut desa, di pegunungan, di ujung-ujung Kepulauan juga mendapatkan pelayanan yang sama dengan masyarakat yang berada di wilayah perkotaan,”terangnya

Sementara itu salah seorang warga Jahir menyatakan program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sulsel sangat baik dan perlu dilanjutkan, namun harus dipahami bahwa masyarakat di wilayah kepulauan, daerah maupun di desa terpencil sering, menghadapi keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan dan tenaga medis.

”Dengan kehadiran kehadiran tenaga kesehatan yang turun langsung ke lapangan tentu saja membantu masyarakat mendapatkan pelayanan yang mungkin sulit mereka akses sehari-hari. Untuk itu, jika program layanan kesehatan bergerak kembali dilaksanakan aksesnya bisa diperluas,” jelasnya (*)