Pakar Dorong Percepatan Kendaraan Listrik dan Transportasi Publik

RRI.CO.ID, Makassar - Pengamat energi Universitas Muslim Indonesia Makassar mendorong pemerintah mempercepat pengembangan ekosistem kendaraan listrik dan transportasi publik sebagai solusi jangka panjang mengurangi ketergantungan pada bahan bakar minyak. Momentum gejolak harga minyak dunia saat ini dinilai sebagai waktu yang tepat untuk mendorong transisi energi.

Pengamat energi UMI Makassar, Syarifuddin Nojeng, Kamis, 2 April 2026 mengatakan penetrasi kendaraan listrik di Indonesia saat ini baru mencapai sekitar sepuluh hingga dua belas persen. Angka itu dinilainya harus segera ditingkatkan. Pernyataan itu disampaikannya dalam Dialog Interaktif Makassar Menyapa, Pro 1 RRI Makassar.

"Ini adalah momentum yang paling bagus bagi pemerintah untuk mempercepat ekosistem pengembangan kendaraan listrik, supaya ketergantungan kita pada BBM terutama untuk sektor transportasi bisa terpecahkan" pungkas Syarifuddin.

Ia juga mendorong pemerintah daerah membuat regulasi yang mendorong aparatur sipil negara memanfaatkan transportasi publik. Selain itu, ia menyebut pengembangan biodiesel B50 dan B60 sebagai langkah diversifikasi energi yang perlu dipercepat. "Ke depan kita sudah harus mengoptimalkan sumber energi terbarukan, biodiesel ke arah B50 dan B60 dan seterusnya, supaya kita ada diversifikasi energi terutama untuk sektor transportasi" tegasnya.

Area Manager Communication Relations and CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Lilik Hardiyanto, menambahkan bahwa kehadiran kendaraan listrik tidak terlalu berdampak pada bisnis Pertamina dalam waktu dekat. Ia beralasan pembangkit listrik di Indonesia masih mayoritas menggunakan energi fosil.

"Dengan adanya mobil listrik secara tidak langsung tidak berpengaruh terlalu banyak pada usaha Pertamina, karena untuk pembangkit listrik juga masih menggunakan energi fosil secara mayoritas, sehingga kita masih tetap bisa berjualan BBM fosil" jelas Lilik.

Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi saat ini telah menjalankan program BBM satu harga untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terpencil guna memastikan harga BBM di daerah 3T setara dengan harga di wilayah perkotaan Sulawesi.