RRI.CO.ID, Makassar — Pemerintah Kota Makassar resmi menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 13 Tahun 2026 tentang Dukungan Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026). Penerbitan edaran tersebut merupakan bentuk komitmen Pemkot Makassar dalam mendukung agenda nasional yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). SE yang ditetapkan di Makassar pada 24 Februari 2026 itu merujuk pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, serta Surat Kepala BPS Kota Makassar Nomor B-104/7371/HM.310/2026 tentang Permohonan Dukungan Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengimbau seluruh masyarakat untuk memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang akan berlangsung mulai 1 Mei hingga 31 Juli 2026. Menurut Munafri, Sensus Ekonomi 2026 merupakan misi strategis nasional untuk memastikan akurasi dan validitas data ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah. “Pemerintah segera melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 sebagai misi strategis nasional untuk menentukan akurasi data ekonomi kita,” ujarnya, Rabu, 25 Februari 2026.

“Saya mendukung penuh kegiatan ini yang akan berlangsung pada 1 Mei sampai 31 Juli 2026,” tambahnya.

Pelaksanaan SE2026 merupakan agenda nasional BPS untuk mencatat seluruh aktivitas usaha di berbagai sektor ekonomi, kecuali sektor pertanian yang telah tercakup dalam Sensus Pertanian 2023. Munafri menegaskan, data hasil sensus sangat vital dalam perumusan kebijakan ekonomi, penguatan investasi, serta perencanaan pembangunan Makassar ke depan.

“Data ini sangat vital untuk perumusan kebijakan ekonomi, investasi, dan pembangunan kota,” jelasnya.

Sensus Ekonomi 2026 mengusung tagline “Mencatat Perekonomian Indonesia” sebagai komitmen menghadirkan data ekonomi yang akurat, komprehensif, dan terpercaya guna mendorong pembangunan yang lebih terarah dan berkelanjutan.

Dalam surat edaran tersebut dijelaskan bahwa BPS akan melaksanakan pendaftaran dan pencacahan lengkap seluruh usaha di semua sektor ekonomi, kecuali pertanian. SE2026 menjadi agenda prioritas pemerintah untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan potensi ekonomi nasional maupun daerah. Sebagai bentuk dukungan aktif, seluruh perangkat daerah mulai dari dinas, badan, hingga kecamatan diminta berperan aktif menyukseskan SE2026 melalui sosialisasi kepada aparatur, asosiasi pelaku usaha, dan masyarakat di wilayah masing-masing.

Pemkot Makassar juga mendorong penyebarluasan informasi SE2026 melalui berbagai kanal komunikasi resmi, serta memberikan ruang bagi BPS Kota Makassar untuk melakukan sosialisasi dalam berbagai kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan. Selain itu, koordinasi intensif antara pemerintah wilayah dan BPS diharapkan mampu memastikan pelaksanaan sensus berjalan lancar dan optimal.

Munafri mengajak seluruh masyarakat, khususnya para pelaku usaha, untuk berpartisipasi aktif dengan menerima petugas sensus dan memberikan informasi yang jujur serta benar. Ia juga memastikan kerahasiaan data responden dijamin sepenuhnya oleh undang-undang yang berlaku. “Mari sukseskan Sensus Ekonomi 2026 dengan berpartisipasi aktif dan menerima petugas sensus. Berikan data yang jujur dan benar, karena kerahasiaan data dijamin sepenuhnya oleh undang-undang,” tutup Munafri.