RRI.CO.ID, Makassar - Komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam menata wajah kota yang bersih, tertib, dan berestetika mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat. Komisi V DPR RI bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang menyatakan kesiapan berkolaborasi mendukung program penataan trotoar, kanal, serta kawasan pinggiran sungai yang digagas Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin.

Dukungan tersebut sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya penataan infrastruktur perkotaan guna menjaga kebersihan lingkungan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta memperkuat citra kota yang ramah dan berkelanjutan.

Komitmen kolaborasi ini mengemuka dalam rapat koordinasi yang digelar di Kantor Balai Kota Makassar, Jumat (6 Februari 2026). Rapat dihadiri Anggota Komisi V DPR RI asal Sulawesi Selatan, Hamka B. Kady, Kepala BBWS Pompengan Jeneberang Heriantono Waluyadi, serta perwakilan Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan Sulawesi Selatan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR.

Anggota Komisi V DPR RI, Hamka B. Kady, menegaskan komitmen pihaknya bersama jajaran balai teknis Kementerian PUPR untuk mendukung penuh program penataan kanal di Kota Makassar. Menurutnya, penataan tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan fungsi kanal sebagai pengendali banjir, tetapi juga memperbaiki estetika kota.

“Kami bersama balai teknis mendukung penataan kanal. Ini bukan hanya soal fungsi teknis, tetapi juga bagaimana meningkatkan estetika kota dan menyinergikan program pusat dan daerah,” ujar Hamka.

Ia menambahkan, penataan kota juga mencakup penertiban aktivitas jual beli di pinggir jalan dan sekitar kanal agar ruang publik dapat dimanfaatkan sesuai fungsinya. Hamka menekankan pentingnya sinkronisasi program antara pemerintah pusat dan daerah, terutama untuk menghadapi musim hujan dan meminimalkan potensi banjir.

“Ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo agar kebersihan di pinggir kanal dan sungai benar-benar dijaga. Kota harus ditata dengan baik,” jelasnya.

Hamka juga menyebut sejumlah program prioritas Wali Kota Makassar yang sejalan dengan agenda Komisi V DPR RI, antara lain penanganan sampah, pemenuhan kebutuhan air bersih, serta penataan kawasan perkotaan secara menyeluruh. Menurutnya, sinkronisasi lintas instansi akan mendorong efisiensi anggaran dan efektivitas pelaksanaan program.

Sementara itu, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyambut baik dukungan dan komitmen kolaborasi dari Komisi V DPR RI dan jajaran balai teknis. Ia menilai sinergi lintas kewenangan menjadi kunci dalam menyelesaikan berbagai persoalan perkotaan.

“Kami sangat menyambut baik dukungan ini, terutama dalam penataan permukiman, pinggiran jalan, dan aliran sungai. Banyak kewenangan yang memang harus dibicarakan dan diselesaikan secara lintas sektor,” ujar Munafri.

Munafri menjelaskan, fokus pembahasan meliputi kebersihan dan penataan kanal, pengelolaan aliran sungai, hingga pengelolaan IPAL Losari. Selain itu, penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang beraktivitas di atas trotoar juga menjadi perhatian bersama.

“Penataan PKL di trotoar penting agar hak pejalan kaki tetap terlindungi. Ini bagian dari upaya kita menata kota dengan lebih tertib dan berkeadilan,” tegasnya.

Di kesempatan yang sama, Kepala BBWS Pompengan Jeneberang Heriantono Waluyadi menyatakan pihaknya terus memperkuat koordinasi dengan Pemkot Makassar terkait pemeliharaan dan penataan kanal. Kolaborasi tersebut telah berjalan sejak tahun-tahun sebelumnya dan akan dilanjutkan hingga 2026.

“Kami terus berproses untuk kolaborasi penataan dan pembersihan kanal-kanal di Kota Makassar. Jika kanal bersih, fungsi drainase akan berjalan sesuai kapasitas desain dan dapat mengurangi potensi genangan maupun banjir,” jelas Heriantono.

Melalui sinergi antara Pemerintah Kota Makassar, Komisi V DPR RI, dan BBWS Pompengan Jeneberang, diharapkan penataan infrastruktur dan lingkungan kota dapat berjalan lebih terintegrasi, berkelanjutan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Makassar.