KBRN, Kupang : Wakil Menteri Pariwisata, Ni Luh Puspa menegaskan praktik pungutan liar sama sekali tidak boleh ada di destinasi wisata. Ni Luh Puspa menjelaskan bahwa destinasi yang menawarkan keamanan, kenyamanan dan suasana yang menyenangkan adalah kunci utama untuk menjamin wisatawan mendapatkan pengalaman terbaik sekaligus memastikan dampak positif pariwisata dirasakan langsung oleh masyarakat.

Wakil Menteri Pariwisata, Ni Luh Puspa, menyampaikan pernyataan ini sebagai tanggapan terhadap pengalaman kurang menyenangkan yang dialami oleh Youtuber Jajago Keliling Indonesia. Youtuber tersebut menjadi korban pungli saat berada di kawasan Jalan Poros Tengah Ratenggaro menuju Tambolaka dan Pantai Ratenggaro, khususnya di sekitar Kampung Adat Ratenggaro (KAR), Kabupaten Sumba Barat Daya, NTT, beberapa waktu lalu.

Insiden ini, yang terekam dan tersebar, memicu perhatian Wamenpar untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang di destinasi wisata lainnya.

"Saya rasa menjadi tugas kita bersama untuk bisa menciptakan destinasi yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Saya rasa kita semua punya komitmen yang sama, punya perasaan yang sama bahwa praktik-praktik seperti ini (pungli) tidak boleh terjadi," himbau Wamenpar, Ni Luh Puspa, saat melakukan rapat tindak lanjut penanganan pungli secara daring bersama seluruh stakeholder pariwisata di Provinsi NTT dan Kabupaten Sumba Barat Daya, Rabu (21/5/2025).

Pemerintah pusat sepenuhnya mendukung langkah yang diambil oleh pemerintah daerah dan aparat hukum untuk melakukan pembinaan serta penindakan tegas terhadap para pelaku pungutan liar (pungli). Tujuannya jelas, agar kejadian serupa tidak terulang lagi di masa depan. Sejalan dengan itu, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) akan senantiasa berkoordinasi dan berkolaborasi dengan dinas pariwisata provinsi maupun kabupaten.

Kerja sama ini bertujuan untuk memberikan pendampingan yang intensif kepada masyarakat terkait pengelolaan destinasi pariwisata yang baik, serta menumbuhkan kesadaran akan pentingnya konsep sadar wisata. Penting sekali untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam seluruh ekosistem pariwisata, baik di desa wisata maupun destinasi umum.

Keterlibatan ini dapat diwujudkan melalui skema pelatihan, pembinaan, serta penguatan ekosistem pariwisata. Tujuan utamanya adalah memastikan agar masyarakat dapat langsung merasakan dan memperoleh peluang usaha dari perkembangan aktivitas pariwisata di wilayah mereka.

Dengan demikian, pariwisata tidak hanya menjadi atraksi, tetapi juga motor penggerak ekonomi lokal yang inklusif. Kementerian Pariwisata (Kemenpar) juga menganggap pembekalan informasi kepada wisatawan tentang nilai-nilai kearifan lokal, tradisi dan kebiasaan setempat, termasuk kondisi sosial ekonomi masyarakat di destinasi, sama pentingnya untuk memastikan kenyamanan aktivitas berwisata.

Selain itu, Kemenpar akan memantau secara berkala dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam pengelolaan destinasi dan desa wisata. Ini dilakukan agar insiden tidak menyenangkan seperti pungli tidak terulang kembali. (AK)