RRI.CO.ID, Kupang - Analis Kebijakan Ahli Madya Kemendesa PDT, Dr. Dra. Anastutik Wiryaingsih, M.Si menekankan pentingnya peran Tenaga Pendamping Profesional (TPP) dalam mengakselerasi penurunan stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Menurutnya, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan Pendamping Desa (PD) dan Pendamping Lokal Desa (PLD) untuk memberikan bimbingan teknis langsung kepada perangkat desa dan kader kesehatan.

“Hal ini krusial mengingat masih banyaknya desa yang memiliki rapor kinerja rendah dalam laporan konvergensi stunting,” katanya dalam wawancara bersama RRI Kupang, Kamis, 15 Januari 2026.

Keterlibatan TPP dianggap sebagai solusi atas kendala kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di tingkat desa. Banyak Kader Pembangunan Manusia (KPM) dan Kader Posyandu yang sudah memiliki instrumen pelaporan seperti dashboard IHDW, namun belum mampu mengoperasikannya secara maksimal. TPP hadir sebagai mentor yang memastikan data pemetaan sasaran stunting akurat, sehingga intervensi yang dilakukan oleh desa benar-benar tepat sasaran dan tidak sekadar formalitas administratif.

Lebih lanjut, Anastutik menjelaskan, pendampingan ini menjadi jembatan agar dana desa terserap secara efektif melalui rembuk stunting. Hingga akhir November, baru sekitar 54,48% desa di NTT yang melaksanakan rembuk tersebut.

“Tanpa pendampingan yang intens dari PD dan PLD, desa berisiko kehilangan momentum untuk memasukkan program kesehatan prioritas ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dan APBDes tahun berjalan,” ujarnya.

Selain urusan administratif, peran TPP adalah menyelaraskan kerja berbagai tim di lapangan, mulai dari Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) hingga Tim Pendamping Keluarga. Dengan adanya dirigen dari tenaga profesional, kolaborasi antar lembaga di tingkat desa dapat terjalin lebih harmonis. Hal ini diharapkan dapat mengubah angka stunting yang masih tinggi melalui kerja-kerja yang lebih intensif dan fokus pada kualitas layanan.

Anastutik berharap dengan pendampingan yang baik, akan muncul desa-desa "mercusuar" di NTT yang berhasil menurunkan prevalensi stunting secara signifikan. Keberhasilan desa model ini diharapkan dapat memicu efek domino, di mana desa-desa lain akan tergerak untuk meniru langkah sukses dalam pembangunan sumber daya manusia tersebut.

Dia mengingatkan, penanganan stunting adalah kerja bersama yang tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Pelibatan tenaga pendamping profesional hingga ke level terkecil di desa adalah investasi jangka panjang untuk memastikan generasi mendatang di NTT tumbuh sehat dan cerdas. “Sinergi antara pemerintah daerah, pendamping desa, dan perangkat desa menjadi kunci utama dalam memenangkan perang melawan stunting di wilayah ini,” katanya menegaskan. (DB)