RRI.CO.ID, Kupang- Piala Dunia 2026 kembali digelar dan untuk pertama kalinya dalam sejarah melibatkan tiga negara sebagai tuan rumah, yaitu Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Sejak Amerika Serikat ditetapkan sebagai salah satu tuan rumah, berbagai kontroversi mulai bermunculan. Salah satunya adalah wacana pembatasan terhadap Iran untuk berpartisipasi dalam turnamen tersebut akibat ketegangan politik antara Iran dan Amerika Serikat.
Meski demikian, pada akhirnya Timnas Iran tetap diizinkan mengikuti Piala Dunia. Kontroversi terbaru muncul ketika seorang wasit asal Somalia, Omar Abdulkadir Artan, tidak diperbolehkan memasuki wilayah Amerika Serikat oleh otoritas imigrasi setempat, meskipun ia memiliki visa yang sah.
Pihak berwenang Amerika Serikat menyebut adanya vetting concerns atau kekhawatiran terkait proses pemeriksaan keamanan sebagai alasan penolakan tersebut. Padahal, Omar Artan bukanlah sosok sembarangan. Ia merupakan penerima penghargaan Wasit Terbaik Afrika 2025 dari Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF).
Sayangnya, FIFA sebagai penyelenggara Piala Dunia tidak dapat berbuat banyak dalam persoalan ini. Melalui presidennya, Gianni Infantino, FIFA menyatakan bahwa mereka "tidak berdaya" dalam urusan visa maupun izin masuk yang menjadi kewenangan suatu negara.
Pernyataan tersebut menuai kritik dari berbagai kalangan pencinta sepak bola. Banyak pihak menyayangkan adanya pembatasan masuk ke Amerika Serikat yang berdampak pada warga negara tertentu, termasuk para pendukung dari Iran, Haiti, Senegal, dan Pantai Gading.
Akibatnya, tidak sedikit warganet yang menyebut Piala Dunia 2026 sebagai "Piala Dunia terburuk" melalui berbagai unggahan di media sosial. Selama ini FIFA kerap menggaungkan slogan bahwa sepak bola harus bebas dari campur tangan politik.
Namun, berbagai peristiwa yang terjadi menjelang dan selama penyelenggaraan Piala Dunia 2026 memunculkan pertanyaan di kalangan publik. Jika sepak bola memang harus terpisah dari politik, mengapa berbagai kebijakan politik dan imigrasi tetap dapat memengaruhi siapa yang dapat hadir dan berpartisipasi dalam ajang sepak bola terbesar di dunia tersebut?
Perdebatan mengenai hal ini kemungkinan akan terus berlanjut. Bagi sebagian orang, FIFA dinilai menerapkan standar ganda karena tidak mampu menjamin akses yang setara bagi seluruh pihak yang terlibat dalam Piala Dunia. Di sisi lain, ada pula yang berpendapat bahwa FIFA memang tidak memiliki kewenangan untuk mencampuri kebijakan kedaulatan dan keamanan yang menjadi hak masing-masing negara tuan rumah.
Yang jelas, kontroversi ini kembali memunculkan diskusi tentang batas antara olahraga dan politik dalam panggung sepak bola dunia. (TP)
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....