RRI.CO.ID, Rote - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rote Ndao Provinsi NTT bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Nemberala. Penyusunan RDTR diawali melalui Focus Group Discussion (FGD) dan Konsultasi Publik I yang melibatkan lintas sektor.
Kegiatan tersebut dibuka Penjabat Sekretaris Daerah Rote Ndao Daniel W. Nalle, S.Pt, Kamis, 1 Oktober 2026. Forum tersebut dihadiri jajaran Kementerian ATR/BPN melalui Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II.
FGD dan konsultasi publik menjadi ruang untuk menjaring masukan berbagai pihak dalam penyusunan RDTR Kawasan Nemberala. Masukan tersebut juga menjadi bagian dalam identifikasi isu untuk penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau KLHS.
Pj. Sekda Rote Ndao Daniel Nalle mengapresiasi dukungan Kementerian ATR/BPN dan partisipasi seluruh peserta dalam proses tersebut. "Kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian ATR/BPN beserta jajaran dan seluruh peserta atas partisipasi dalam kegiatan ini," kata Daniel Nalle.
Menurut Daniel, RDTR merupakan instrumen penting untuk mengarahkan pemanfaatan ruang secara terencana dan memberikan kepastian dalam pengelolaan pertanahan. Dokumen tersebut juga dinilai penting untuk mendukung kemudahan investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Karena itu, Pemkab Rote Ndao berharap dukungan pemerintah pusat dan masukan lintas sektor dapat mempercepat penyelesaian RDTR Kawasan Nemberala. "Masukan dari berbagai pihak sangat diperlukan agar dokumen RDTR Kawasan Nemberala dapat segera ditetapkan," ujarnya.
Penyusunan RDTR diharapkan mampu menciptakan tata ruang yang lebih tertib, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan kawasan Nemberala. Pemkab Rote Ndao bersama Kementerian ATR/BPN akan melanjutkan tahapan penyusunan dokumen hingga dapat ditetapkan sebagai pedoman pemanfaatan ruang kawasan. (Radja)
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....