Konflik Pelajar Meluas Jadi Tawuran Antarsekolah di Kota Kupang

RRI.CO.ID, Kupang - Tawuran yang melibatkan pelajar dari sejumlah sekolah di Kota Kupang menjadi perhatian karena konflik antarpelajar dapat berkembang dari persoalan individu menjadi konflik kelompok yang membawa nama institusi sekolah. Tokoh muda Nusa Tenggara Timur, Dr. David Natun, mengatakan fenomena tersebut perlu dilihat secara lebih serius.

Menurutnya, konflik yang awalnya hanya melibatkan beberapa pelajar dapat meluas ketika identitas kelompok atau sekolah mulai dibawa dalam persoalan tersebut. “Awalnya mungkin dua-tiga orang, tetapi kemudian merambat ke mana-mana, bahkan menyebut nama institusi dan merisaukan banyak pihak,” ujar David, Kamis, 1 Oktober 2026.

Menurut David, salah satu faktor yang perlu diperhatikan adalah kondisi remaja yang sedang berada dalam masa pencarian jati diri. Keinginan untuk menunjukkan eksistensi dan mendapatkan pengakuan dari lingkungan dapat membuat sebagian anak mudah terlibat dalam konflik kelompok.

Situasi tersebut, kata dia, dapat semakin berkembang dengan adanya media sosial. Interaksi di ruang digital dapat mempercepat penyebaran informasi dan memperluas konflik yang sebelumnya hanya terjadi di antara individu atau kelompok kecil.

Karena itu, David menilai penanganan tawuran tidak cukup hanya dilakukan setelah terjadi bentrokan. Sekolah perlu memperkuat sistem pencegahan, termasuk penegakan disiplin, komunikasi dengan siswa, serta deteksi terhadap bibit-bibit konflik sejak awal.

“Di sekolah kami perlu lebih tegas lagi, lebih disiplin lagi, lebih baik lagi penanganan-penanganan penegakan disiplin dan aturan di sekolah,” katanya.

Ia juga mendorong sekolah memperbanyak kegiatan positif bagi siswa. Aktivitas yang terarah dinilai dapat membantu siswa mengembangkan potensi sekaligus mengurangi peluang mereka terlibat dalam kegiatan yang berisiko.

Peran orang tua juga dinilai penting. David meminta orang tua membangun komunikasi yang terbuka dengan anak dan mengetahui lingkungan pergaulan maupun aktivitas anak, khususnya ketika berada di luar sekolah.

Selain itu, aparat keamanan diminta meningkatkan patroli di sekitar sekolah dan melakukan sosialisasi secara rutin. Kehadiran aparat di sekolah melalui kegiatan apel atau upacara juga dapat menjadi sarana untuk memberikan pemahaman kepada siswa mengenai dampak tawuran terhadap keselamatan dan masa depan mereka.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V DPRD NTT, Winston Neil Rondo, menegaskan tawuran yang melibatkan pelajar tidak boleh dipandang sebagai kenakalan biasa apabila sudah disertai aksi penyerangan, pelemparan, perusakan fasilitas, dan menyebabkan korban luka. Menurut Winston, ketika konflik pelajar mulai berulang dan melibatkan kelompok dari sekolah yang berbeda, pemerintah dan sekolah perlu mengevaluasi sistem pengawasan yang selama ini berjalan.

Ia meminta Dinas Pendidikan NTT segera mengoordinasikan penanganan bersama sekolah, kepolisian, Satpol PP, dan orang tua. Identifikasi pelaku, penelusuran provokator, serta pencarian akar persoalan dinilai penting agar konflik tidak kembali terjadi.

Winston juga mengingatkan agar penyelesaian tidak berhenti pada pemanggilan siswa, perdamaian, dan pembuatan surat pernyataan. “Jangan sampai persoalan selesai hanya dengan siswanya dipanggil, disuruh berdamai dan membuat pernyataan, lalu beberapa minggu kemudian tawuran terjadi lagi,” ujarnya.

Menurutnya, sekolah harus menjadi ruang yang aman bagi siswa untuk belajar dan mempersiapkan masa depan, bukan menjadi tempat berkembangnya konflik antarkelompok.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa ketika persoalan pribadi mulai membawa identitas kelompok dan institusi, penanganannya membutuhkan pendekatan yang lebih luas. Tidak hanya menyelesaikan konflik setelah terjadi, tetapi juga membangun sistem yang mampu mendeteksi dan mencegah konflik sebelum berkembang menjadi tawuran antarsekolah. (DW)