Komisi V DPRD NTT Minta Tawuran Pelajar Tak Ditangani Sekadar dengan Perdamaian

RRI.CO.ID, Kupang - Komisi V DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT) meminta penanganan tawuran antarpelajar di Kota Kupang tidak berhenti pada upaya perdamaian dan pemberian pernyataan kepada siswa. Persoalan tersebut dinilai perlu ditangani secara menyeluruh dengan melibatkan sekolah, pemerintah, aparat keamanan, dan orang tua.

Wakil Ketua Komisi V DPRD NTT, Winston Neil Rondo, menegaskan, tindakan terhadap pelajar yang terlibat harus tetap tegas dan terukur, namun tidak mengabaikan aspek pendidikan dan perlindungan anak. Jika dalam kejadian tersebut ditemukan unsur pidana, penanganannya diserahkan kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Winston juga meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT segera mengambil alih koordinasi penanganan persoalan tersebut. Kepala sekolah yang siswanya terlibat diminta dipanggil untuk bersama-sama mengidentifikasi pelaku, menelusuri provokator, serta mencari akar persoalan yang memicu konflik.

Menurutnya, kemungkinan mobilisasi melalui kelompok pertemanan maupun media sosial juga perlu ditelusuri agar penanganan tidak hanya menyasar siswa yang terlihat dalam aksi. “Jangan sampai persoalan selesai hanya dengan siswanya dipanggil, disuruh berdamai dan membuat pernyataan, lalu beberapa minggu kemudian tawuran terjadi lagi,” katanya.

Komisi V DPRD NTT juga mendorong keterlibatan orang tua dalam proses penyelesaian. Selain itu, Dinas Pendidikan bersama sekolah, kepolisian, Satpol PP, dan orang tua diminta membangun sistem pengawasan khusus bagi sekolah-sekolah yang memiliki potensi konflik antarpelajar.

Langkah tersebut, antara lain dengan memetakan titik-titik kumpul siswa, memperkuat pengawasan terutama saat jam pulang sekolah, melakukan deteksi dini terhadap konflik antarkelompok, serta memberikan pembinaan intensif kepada siswa yang berulang kali terlibat. Winston mengatakan, apabila tawuran antarsekolah terus berulang, evaluasi tidak boleh hanya diarahkan kepada perilaku siswa, tetapi juga terhadap sistem pengawasan sekolah dan pemerintah.

“Sekolah harus mampu menjadi tempat paling aman bagi anak-anak kita untuk belajar dan membangun masa depan, bukan menjadi arena revenge atau balas dendam antarpelajar,” ujarnya.

Sementara itu, tokoh muda NTT, Dr. David Natun, menilai fenomena tawuran antarpelajar perlu dilihat dari berbagai faktor. Menurutnya, sebagian pelajar berada pada fase pencarian jati diri sehingga membutuhkan perhatian dan pendampingan yang lebih intensif dari orang tua maupun sekolah.

David juga menyoroti pengaruh media sosial dan konten yang mengandung kekerasan yang dapat memengaruhi perilaku anak. Konflik yang awalnya hanya melibatkan beberapa orang, menurutnya, dapat berkembang menjadi konflik kelompok bahkan membawa nama institusi sekolah.

Karena itu, ia mendorong sekolah memperkuat penegakan disiplin, memperbanyak kegiatan positif bagi siswa, serta membangun komunikasi yang lebih intensif dengan orang tua. Dari sisi keamanan, David mendorong adanya patroli rutin di sekitar sekolah dan kegiatan sosialisasi oleh aparat kepolisian mengenai risiko serta dampak tawuran terhadap masa depan pelajar.

Ia menilai pencegahan tawuran membutuhkan kerja bersama antara keluarga, sekolah, pemerintah, aparat keamanan, dan tokoh agama. “Semua pilar bergerak bersama, kita yakin bahwa kurang lebih kita bisa mengantisipasi,” ujar David.

Penanganan terhadap siswa yang terbukti terlibat, menurut David, juga perlu dilakukan secara khusus agar mereka memahami konsekuensi dari tindakannya sekaligus mencegah kejadian serupa terulang kembali. (DW)