Pemprov NTT Bekali ASN Komunikasi Publik Hadapi Situasi Krisis

RRI.CO.ID, Kupang — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT) memperkuat kapasitas aparatur dalam mengelola komunikasi publik dan menghadapi situasi krisis. Hal tersebut ditandai dengan Pelatihan Strategi Media Relations, Manajemen Krisis Komunikasi, Public Speaking, serta Simulasi Wawancara Pers di Aula Fernandez, Kantor Gubernur NTT, Kamis 24 September 2026.

Kegiatan tersebut merupakan kolaborasi Pemprov NTT bersama SKALA dan Kompas Institute. Pelatihan ini juga diikuti para juru bicara, pejabat dan pengelola humas, pengelola komunikasi publik, serta Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov NTT.

Kesempatan ini menjadi bagian dari upaya Pemprov NTT untuk meningkatkan kualitas komunikasi pemerintah, memperkuat keterbukaan informasi publik, membangun hubungan profesional dengan media, serta memastikan kebijakan dan program pemerintah dapat disampaikan kepada masyarakat secara tepat, akurat, transparan, dan mudah dipahami. Pelatihan menghadirkan pakar komunikasi sekaligus Brand Strategist Kompas Institute, Tarrence Palar, serta wartawan senior Harian Kompas, Budi Suwarna dan Frans Pati Herin.

Para narasumber memberikan perspektif praktis mengenai strategi media relations, teknik wawancara, public speaking, storytelling, hingga penanganan komunikasi dalam situasi krisis. Dalam pemaparannya, Tarrence Palar menegaskan bahwa media relations bukan sekadar instrumen untuk mempromosikan pemerintah dan program pembangunan, tetapi merupakan seni dan ilmu terapan untuk membangun komunikasi dua arah yang berkelanjutan antara pemerintah, jurnalis, dan publik.

Menurutnya, terdapat sejumlah kondisi yang perlu mendapat perhatian serius dalam merespons krisis melalui media relations. Kondisi tersebut antara lain keselamatan jiwa dan data masyarakat, gangguan terhadap layanan publik, munculnya keresahan di tengah masyarakat, perhatian media atau regulator, potensi menurunnya kepercayaan terhadap lembaga, serta munculnya tren viral atau peningkatan percakapan publik secara signifikan.

Ia juga menekankan bahwa hubungan pemerintah dengan media harus dibangun melalui kepercayaan, konsistensi informasi, keterbukaan terhadap pertanyaan publik, serta kemampuan menghadirkan data yang relevan dalam menjelaskan suatu kebijakan atau persoalan.