Poin Utama
- DPRD Rote Ndao mendesak pemerintah untuk menjamin keamanan warga negara dan ASN yang bertugas di Papua setelah Wili Mbuik tewas dibunuh KKB.
- Anggota DPRD Yunus Panie menekankan bahwa peristiwa kematian Wili Mbuik tidak boleh memicu perpecahan antara masyarakat Rote Ndao dan masyarakat Papua.
- Yunus menyatakan bahwa yang perlu dikecam adalah oknum KKB yang melakukan tindakan tidak manusiawi, bukan seluruh warga Papua secara umum.
RRI.CO.ID, Rote - DPRD Rote Ndao meminta pemerintah menjamin keamanan warga negara, termasuk ASN asal Rote Ndao yang bertugas di Papua. Anggota DPRD Rote Ndao, Yunus Panie, menyampaikan hal tersebut setelah meninggalnya Wili Mbuik oleh KKB saat bertugas di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan.
Yunus meminta peristiwa tersebut tidak memicu perpecahan antara masyarakat Rote Ndao dan masyarakat Papua. “Yang perlu dikecam ialah oknum KKB yang melakukan tindakan yang tidak manusiawi, bukan seluruh warga Papua,” ujar Yunus ketika ditemui RRI, Selasa, 15 september 2026.
Ia meminta pemerintah bersama aparat keamanan memberikan jaminan keamanan bagi warga yang menjalankan tugas di wilayah konflik. Menurut Yunus, ASN ditempatkan negara untuk melayani masyarakat sehingga keselamatan dan kenyamanan mereka perlu diperhatikan.
“Keselamatan mereka itu nomor satu. Pelayanan tetap dilakukan, tetapi keselamatan dan kenyamanan mereka harus dijamin oleh negara,” tegasnya. Yunus mengatakan, DPRD akan berkomunikasi dengan pemerintah daerah dan Forkopimda untuk membahas perlindungan warga Rote Ndao di Papua.
Ia menyebut kemungkinan pemulangan ASN asal Rote dapat dibahas apabila keamanan mereka tidak dapat dijamin. DPRD juga berencana menyampaikan aspirasi masyarakat melalui rapat dengar pendapat bersama unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda.
Yunus berharap pembahasan tersebut menghasilkan langkah bersama untuk melindungi warga Rote Ndao yang bertugas di Papua. Selain perlindungan, Yunus menekankan pentingnya proses hukum terhadap pihak yang melakukan tindakan melawan hukum.
“Untuk memulihkan kepercayaan kepada negara, hukum dan keadilan itu harus ada untuk semua kalangan masyarakat,” kata Yunus. (Radja)
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....