Rapat Percepatan Penanganan Gempa Flores, Gubernur NTT: Data Kerusakan

RRI.CO.ID, Kupang - “Jangan sampai ada data yang dimainkan karena pilihan politik, SARA atau alasan lainnya. Data harus objektif." Penegasan tersebut disampaikan Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena saat memimpin Rapat Percepatan Penanganan Darurat Bencana Gempa Flores di Borong, Kabupaten Manggarai Timur, Kamis 10 September 2026.

Rapat yang membahas penuntasan masa tanggap darurat sekaligus langkah pemulihan masyarakat menuju rehabilitasi dan rekonstruksi ini dihadiri Bupati Manggarai Timur Andreas Agas, Ketua DPRD Manggarai Timur Salesius Medi, pimpinan perangkat daerah dan unsur Forkopimda Manggarai Timur serta Staf Ahli BNPB.

Gubernur Melki dalam kesempatan tersebut menegaskan, seluruh data kerusakan harus segera difinalisasi agar tidak boleh ada masyarakat maupun fasilitas publik yang terlewat. “Apakah masih ada daerah yang belum tersentuh atau kurang mendapatkan bantuan? Data harus kita konsolidasikan dengan baik. Yang tidak masuk dalam indikator tertentu pun harus tetap kita catat,” kata Gubernur tegas.

Pendataan mencakup rumah warga, sekolah, fasilitas kesehatan, rumah ibadah, jalan, jembatan, irigasi, air minum hingga sektor pertanian, kelautan-perikanan dan ekonomi produktif. Bupati Andreas Agas melaporkan verifikasi bersama tim teknis dan BNPB telah mencapai sekitar 40 persen.

Data rumah terdampak telah disusun by name by address dan dilengkapi dokumentasi visual. Pemerintah daerah juga terus mendata kerusakan infrastruktur, termasuk 316 Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang sedang disurvei.

BNPB menyatakan pembangunan hunian sementara (huntara) akan segera dimulai. Untuk tahap pertama disiapkan sekitar 1.000 unit, yang diprioritaskan dibangun di sekitar rumah masyarakat terdampak sehingga dapat segera ditempati sambil menunggu hunian tetap.

“Tidak perlu menunggu semuanya selesai diverifikasi karena kondisi di lapangan mendesak. Kalau bisa hari ini juga kita mulai,” kata Riswandi, perwakilan BNPB.

BNPB juga akan mendampingi proses pembangunan hunian tetap dan penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P). Merespon hal itu, Gubernur Melki Laka Lena meminta agar seluruh proses dipercepat karena masyarakat mulai menghadapi musim hujan.

“Sistem pendataan kita sudah bagus, by name by address dan visualisasi. Jangan lama-lama. Kalau kurang orang, kita perkuat. Kita berkejar dengan waktu,” ucap Gubernur. Melki menegaskan, R3P harus menjadi pijakan untuk membangun Flores pascagempa dengan desain pembangunan yang lebih baik.

“Flores yang seperti apa yang kita mau bangun setelah gempa? Semua pembangunan harus sesuai grand design, sesuai potensi tiap daerah di Flores,” ujarnya. Menurutnya, rehabilitasi dan rekonstruksi tidak boleh hanya berfokus pada rumah dan bangunan.

“Bencana ini bukan hanya soal BNPB. Semua kerusakan langsung maupun tidak langsung harus masuk dalam R3P, terutama pemulihan ekonomi rakyat,” ucapnya. Pemprov NTT mendorong percepatan pemulihan pertanian melalui bantuan benih padi, jagung dan hortikultura, sarana produksi hingga alat pascapanen. Perbaikan irigasi juga diprioritaskan karena Manggarai Timur merupakan salah satu lumbung pangan NTT.

Di sektor kelautan-perikanan, data nelayan terdampak akan disinkronkan dengan pemerintah kabupaten. Sementara bagi UMKM, pemerintah berkoordinasi dengan BI, OJK dan perbankan untuk relaksasi pembiayaan serta penyaluran KUR dengan keringanan bagi pelaku usaha terdampak.

Pemprov NTT juga memberikan keringanan pajak kendaraan bermotor sebesar 75 persen bagi wilayah terdampak dan 50 persen bagi wilayah lainnya, disertai pembebasan denda. Dinas Perindag menyiapkan 1.500 paket pasar murah gratis untuk masyarakat Manggarai Timur.

Gubernur Melki juga mengingatkan pentingnya komunikasi publik dalam masa bencana. Informasi yang tidak benar dapat mengganggu penanganan dan menimbulkan keresahan. “Perang melawan hoaks ini penting dan berat. Kita mesti melibatkan berbagai pihak untuk menerangi hoaks,” kata Melki.

Pemerintah, media, aparat, tokoh masyarakat dan seluruh elemen masyarakat diharapkan bersama-sama menyampaikan informasi yang benar dan membantu masyarakat beradaptasi menuju kehidupan normal.

Gubernur optimistis penanganan di Manggarai Timur berjalan aman dan cepat. Seluruh data ditargetkan segera difinalisasi sehingga sebelum Oktober ini usulan penanganan dapat diajukan kepada pemerintah pusat dan DPR RI.