KPU Sumba Barat Bersama Kejaksaan Menandatangani MOU

RRI.CO.ID, Sumba – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumba Barat dan Kejaksaan Negeri Sumba Barat menandatangani Perjanjian Kerja Sama sebagai langkah memperkuat sinergi dan koordinasi dalam mendukung pelaksanaan tugas kepemiluan. Kerja sama tersebut menjadi bagian penting dalam membangun hubungan kelembagaan yang lebih solid antara kedua institusi.

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama tersebut bukan sekadar kegiatan seremonial maupun penandatanganan dokumen. Lebih dari itu, kerja sama ini menjadi bentuk komitmen kelembagaan untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam mendukung KPU menjalankan tugas serta tanggung jawabnya sebagai penyelenggara Pemilu dan Pemilihan.

KPU memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan setiap tahapan Pemilu dan Pemilihan dapat dilaksanakan sesuai prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam menjalankan seluruh tahapan tersebut, KPU juga wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Aspek hukum menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan tugas kepemiluan. Karena itu, kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Sumba Barat dinilai memiliki arti strategis, terutama dalam memperkuat pemahaman dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum serta memberikan dukungan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing lembaga.

Melalui kerja sama tersebut, diharapkan komunikasi dan koordinasi antara KPU Kabupaten Sumba Barat dan Kejaksaan Negeri Sumba Barat dapat semakin baik. Dengan demikian, apabila dalam pelaksanaan tugas kepemiluan terdapat persoalan yang membutuhkan pendampingan atau dukungan di bidang hukum, persoalan tersebut dapat ditangani secara tepat, profesional, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kerja sama ini sekaligus diharapkan dapat mendukung terciptanya penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang lebih tertib, berintegritas, serta memiliki kepastian dalam aspek hukum. Sinergi kedua lembaga menjadi bagian penting dalam memastikan pelaksanaan tugas kepemiluan berjalan sesuai regulasi dan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu. (Jl)