Kampung Adat Jadi Lokomotif pembangunan Ekonomi Masyarakat Sumba Tengah

RRI.CO.ID, Sumba — Kampung adat dinilai memiliki potensi besar menjadi lokomotif ekonomi sekaligus salah satu jalan keluar dari persoalan kemiskinan di Kabupaten Sumba Tengah. Direktur Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sumba Tengah, Debora Rambu Kasuatu, mengatakan perhatian pemerintah daerah terhadap komunitas masyarakat adat perlu terus ditingkatkan, terutama dalam mengembangkan potensi budaya sebagai kekuatan ekonomi masyarakat.

Menurut Debora, Sumba Tengah memiliki kekayaan kampung adat yang tidak dimiliki semua daerah, mulai dari keaslian arsitektur, tradisi, ritual, pengetahuan lokal, kerajinan hingga kehidupan sosial masyarakat. Potensi tersebut, apabila dikelola secara serius, tidak hanya mampu menjadikan kampung adat sebagai destinasi wisata, tetapi juga dapat menggerakkan perekonomian masyarakat setempat.

Ia menilai wisata berbasis masyarakat adat dapat menawarkan pengalaman yang lebih luas kepada wisatawan. Pengunjung tidak sekadar melihat rumah adat atau menyaksikan atraksi budaya, tetapi juga dapat mengenal kehidupan masyarakat secara langsung serta membeli produk lokal seperti tenun, kerajinan, kuliner tradisional, hasil pertanian, seni pertunjukan dan produk ekonomi kreatif lainnya. Keaslian budaya tersebut bahkan dapat menjadi identitas atau branding pariwisata Sumba Tengah tanpa harus selalu membangun destinasi baru dengan biaya besar.

Namun, Debora mengingatkan bahwa potensi tersebut tidak otomatis menjadi kekuatan ekonomi apabila tidak diikuti persiapan yang matang. Masyarakat adat perlu mendapatkan peningkatan kapasitas dalam mengelola destinasi, menerima wisatawan, melakukan promosi, mengelola keuangan, mengembangkan produk, memanfaatkan media digital serta menerapkan prinsip pariwisata berkelanjutan.

Infrastruktur seperti akses jalan, air bersih, sanitasi, listrik, jaringan komunikasi, homestay, pusat informasi dan fasilitas keselamatan wisatawan juga perlu disiapkan secara baik dan berkelanjutan oleh pemerintah Sumba Tengah. Karena ini merupakan kebutuhan dasar yang hendak di penuhi sehingga para wisatawan dapat memiliki daya tarik saat berkunjung di kampung kampung adat sebagai desti nasi wisata.

Pengembangan kampung adat, lanjutnya, tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab Dinas Pariwisata. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, masyarakat adat, pelaku UMKM, kelompok perempuan, pemuda, lembaga pendidikan dan pelaku usaha pariwisata.

Masyarakat adat juga harus ditempatkan sebagai pemilik, pelaku sekaligus pengelola utama, sementara pemerintah berperan sebagai fasilitator melalui regulasi, pembangunan infrastruktur, peningkatan kapasitas, promosi dan pembukaan akses pasar.

Debora menegaskan, pengembangan pariwisata kampung adat harus tetap menghormati aturan dan kesepakatan yang berlaku di setiap komunitas. Budaya dan ritual adat tidak boleh semata-mata dijadikan komoditas untuk memenuhi kebutuhan wisatawan karena terdapat bagian kehidupan adat yang bersifat sakral dan tidak layak dipertontonkan atau diperjualbelikan.

Lebih lanjut Debora menekankan bahwa batas antara pelestarian dan eksploitasi budaya harus dijaga agar masyarakat adat tidak kehilangan kendali atas ruang budaya mereka sendiri. Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah harus memikirkan kebijakan strategis dalam menunaikan hak hak masyarakat adat.

Jika dikelola secara tepat dan berkelanjutan, kampung adat diyakini dapat menjadi salah satu jawaban terhadap persoalan kemiskinan di Sumba Tengah. Aktivitas pariwisata dapat membuka sumber pendapatan baru melalui pendekatan pembangunan homestay, kuliner, transportasi lokal, jasa pemandu, tenun, kerajinan, pertunjukan seni, serta produk pertanian dan peternakan.

Dengan demikian, manfaat ekonomi tidak hanya dinikmati segelintir pelaku usaha, tetapi dapat berputar di dalam kampung dan meningkatkan pendapatan masyarakat adat secara langsung. Sehingga keberlangsungan kehidupan masyarakat adat dapat terlihat secara nyata melalui kondisi perekonomian yang maju dan berkembang. (Jl)