BPJS Ketenagakerjaan Gandeng Sinode GMIT Perluas Perlindungan Jaminan Sosial

RRI.CO.ID, Kupang - BPJS Ketenagakerjaan terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mempercepat terwujudnya Universal Coverage Jamsostek (UCJ) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Salah satu langkah strategis yang mendapat sorotan dalam kegiatan JAMSOSTEK Award 2025 adalah kerja sama dengan Sinode GMIT sebagai mitra dalam memperluas literasi, edukasi, dan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan melalui pengukuhan Perisasi GMIT Sinode.

Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan NTT, Wawan Burhanuddin, saat menyampaikan laporan panitia pada kegiatan JAMSOSTEK Award 2025 yang mengusung apresiasi atas komitmen dan kolaborasi dalam mewujudkan UCJ. Kegiatan berlangsung di Aula El Tari, Kantor Gubernur NTT, Jumat, 14 Agustus 2026.

Wawan mengatakan, kolaborasi dengan Sinode GMIT menjadi bagian penting dari upaya memperluas jangkauan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan hingga ke masyarakat di tingkat akar rumput. Menurutnya, lembaga keagamaan memiliki peran strategis sebagai jembatan untuk menyampaikan pemahaman mengenai pentingnya perlindungan jaminan sosial kepada jemaat.

“Kami bergandengan tangan dengan Sinode GMIT. Sinode GMIT menjadi salah satu corong untuk memperluas literasi dan edukasi kepada jemaat-jemaat di Provinsi Nusa Tenggara Timur,” ujar Wawan dalam laporannya.

Ia berharap kerja sama tersebut tidak berhenti pada penandatanganan komitmen, tetapi dapat menjadi gerakan bersama untuk memastikan semakin banyak masyarakat NTT terlindungi program BPJS Ketenagakerjaan. Wawan menilai, kolaborasi dengan Sinode GMIT dapat menjadi jembatan berkat bagi masyarakat.

Ketika seorang pekerja mengalami kecelakaan kerja atau risiko meninggal dunia, perlindungan jaminan sosial diharapkan mampu memberikan kepastian bagi pekerja maupun keluarganya. “Harapan besar kita, kerja sama ini bisa menjadi jembatan berkat kepada masyarakat atau jemaat yang ada di GMIT. Ketika mereka mengalami musibah, negara bisa hadir untuk memberikan santunan,” katanya.

Kerja sama tersebut juga sejalan dengan semangat pemerintah daerah untuk menghadirkan negara di tengah masyarakat, khususnya kelompok pekerja yang selama ini menghadapi ketidakpastian dalam mencari nafkah. Dalam kesempatan tersebut, Wawan juga menyoroti kebijakan Pemerintah Provinsi NTT yang memberikan perlindungan kepada masyarakat miskin melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Ia menyebut para pekerja informal seperti petani, nelayan, dan pedagang kecil merupakan kelompok yang membutuhkan perlindungan ketika menghadapi risiko kecelakaan kerja maupun kematian. Selain penguatan kolaborasi dengan Sinode GMIT, JAMSOSTEK Award 2025 juga dirangkaikan dengan sejumlah agenda strategis, antara lain peluncuran perlindungan pekerja rentan, peluncuran buku “Investasi Mikro, Proteksi Makro”, serta penganugerahan JAMSOSTEK Award kepada pemerintah daerah, badan usaha, pemerintah desa dan kelurahan, serta berbagai pihak yang dinilai memiliki komitmen dalam pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Wawan menegaskan, pencapaian UCJ di NTT tidak dapat dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan sendiri. Diperlukan kolaborasi lintas sektor, termasuk pemerintah daerah, dunia usaha, organisasi pekerja, lembaga keagamaan, dan masyarakat.

“Ini bukan program saya, tetapi program bersama yang harus dinikmati dan diimplementasikan,” kata Wawan.

Dengan semakin kuatnya kolaborasi, termasuk bersama Sinode GMIT, BPJS Ketenagakerjaan berharap perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dapat menjangkau lebih banyak pekerja di seluruh NTT dan memastikan tidak ada pekerja maupun keluarga yang menghadapi risiko sosial ekonomi sendirian. (DW)