RRI.CO.ID, Kupang - Pemerintah Kota Kupang memperkuat pengawasan distribusi minyak tanah bersubsidi menyusul keluhan panjang masyarakat beberapa pekan terakhir. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang membentuk Satgas Pengawasan BBM dan LPG untuk memastikan penyaluran tepat sasaran.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Kupang Alfred Alakabela mengatakan, pembentukan satgas menjadi langkah awal mengatasi persoalan distribusi minyak tanah. “Kami telah melakukan beberapa langkah konkret untuk mengatasinya,” kata Alfred Alakabela saat diwawancarai RRI Kupang, Selasa, 4 Agustus 2026.

Disperindag juga menggelar rapat koordinasi bersama Pertamina dan seluruh agen guna mengidentifikasi hambatan distribusi masyarakat perkotaan. “Distribusi sebenarnya tidak masalah, lancar,” ujar Alfred Lakabela menjelaskan hasil evaluasi bersama Pertamina dan para agen.

Menurut Alfred, persoalan utama muncul ketika pangkalan menjual minyak tanah kepada pihak tertentu dalam jumlah besar. “Ketika sampai di pangkalan dan melakukan transaksi dengan pihak tertentu, itu yang menjadi problem,” ujarnya.

Minyak tanah bersubsidi kemudian dijual kembali melalui kios dan pengecer dengan harga jauh melebihi ketentuan pemerintah. Alfred menegaskan praktik tersebut ditemukan pada sejumlah pangkalan tertentu yang bekerja sama dengan pengecer tidak resmi.

Pemerintah Kota Kupang segera mengeluarkan himbauan resmi mengenai larangan penyalahgunaan minyak tanah bersubsidi oleh masyarakat umum. “Pihak-pihak tertentu yang menyalahgunakan minyak tanah bersubsidi akan ditindak sesuai aturan berlaku,” kata Alfred, menegaskan.

Disperindag berharap penguatan pengawasan dan koordinasi bersama Pertamina mampu menjaga ketersediaan minyak tanah bersubsidi masyarakat Kota Kupang. Alfred meminta masyarakat melaporkan pelanggaran distribusi agar pemerintah dapat segera menindaklanjuti temuan lapangan secara cepat. (DB)