RRI.CO.ID, Sumba - Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya terus memperjuangkan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan rumah layak huni. Upaya tersebut ditunjukkan Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Ngadu Bonu Wulla, S.T., saat menggelar rapat kerja bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, beserta jajaran Kementerian PKP di Jakarta, Senin (20/7/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Pemkab Sumba Barat Daya berhasil memperjuangkan alokasi bantuan pembangunan sebanyak 750 unit Rumah Swadaya atau Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Bantuan itu direncanakan menyasar keluarga berpenghasilan rendah di sejumlah desa yang menjadi prioritas.

Bupati Ratu Wulla mengatakan kebutuhan rumah layak huni masih menjadi tantangan besar di Kabupaten Sumba Barat Daya. Menurutnya, keterbatasan hunian yang memadai berdampak pada kualitas hidup serta kesejahteraan masyarakat. Ia menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat menjadi langkah penting dalam mempercepat penanganan kemiskinan ekstrem.

Program pembangunan rumah dinilai mampu memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat, tidak hanya dari sisi tempat tinggal, tetapi juga kesehatan dan kehidupan sosial.

"Kami membawa aspirasi langsung dari masyarakat Sumba Barat Daya. Bantuan 750 unit rumah layak huni ini bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi juga bentuk keberpihakan negara dalam meningkatkan kualitas hidup, kesehatan, dan martabat warga di wilayah 3T," ujar Ratu Wulla.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menyambut baik langkah proaktif Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya. Ia menegaskan komitmen Kementerian PKP untuk terus mendukung program perumahan berbasis masyarakat agar berjalan secara adil, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan. (Jl)