RRI.CO.ID,ALOR — Gubernur Nusa Tenggara Timur Emanuel Melkiades Laka Lena menyoroti masih besarnya potensi kebocoran pendapatan daerah di Kabupaten Alor, mulai dari pajak kendaraan bermotor, sektor perikanan, hingga hasil hutan bukan kayu.

Dalam kunjungannya ke Kantor UPTD Samsat Alor, Senin, 25 Mei 2026, Melki menegaskan pemerintah daerah tidak lagi bisa bergantung penuh pada dana transfer pusat di tengah perubahan pola pengelolaan anggaran nasional yang kini lebih terpusat di pemerintah pusat pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Melki, daerah kini harus lebih agresif memperkuat sumber pendapatan asli daerah (PAD) agar pembangunan tetap berjalan.

“Ruang improvisasi daerah sekarang semakin kecil. Karena itu kita harus kreatif mencari sumber pembiayaan sendiri dan memastikan tidak ada potensi pendapatan yang bocor,” kata Melki.

Ia menyebut sektor pajak kendaraan bermotor masih menjadi penyumbang utama PAD Provinsi NTT. Namun di Kabupaten Alor, tingkat kepatuhan wajib pajak dinilai masih sangat rendah.

Dari sekitar 31 ribu kendaraan yang diperkirakan beroperasi di Alor, hanya sekitar 4 ribu unit yang tercatat membayar pajak. Kondisi tersebut dinilai menjadi penyebab target penerimaan Samsat sulit tercapai.

Melki meminta pendekatan sosial berbasis masyarakat diperkuat dengan melibatkan aparat desa, tokoh agama, tokoh adat, kepolisian, hingga Jasa Raharja untuk meningkatkan kesadaran warga membayar pajak kendaraan.

Selain itu, ia juga menyoroti banyaknya kendaraan berpelat luar daerah yang beroperasi di Alor namun belum dimutasi menjadi kendaraan berpelat NTT. Menurutnya, kondisi tersebut membuat potensi pajak daerah hilang ke provinsi lain.

“Kendaraan dipakai di sini, maka pajaknya juga harus dibayar di sini. Proses mutasi harus dipermudah selama kendaraan legal,” ujarnya.

Tak hanya sektor kendaraan bermotor, Melki turut memberi perhatian serius pada sektor perikanan. Ia meminta seluruh hasil laut yang keluar dari Alor wajib tercatat di daerah asal agar tidak terjadi praktik pencatatan produksi di luar NTT.

Menurutnya, lemahnya pengawasan terhadap hasil tangkapan ikan berpotensi menyebabkan daerah kehilangan penerimaan yang cukup besar.

“Jangan sampai ikan ditangkap di Alor tetapi dilaporkan di daerah lain. Semua harus tercatat dengan baik,” ujarnya.

Pada sektor kehutanan, Melki mendorong pengembangan ekonomi berbasis hasil hutan bukan kayu seperti madu dan serai wangi agar masyarakat sekitar kawasan hutan memperoleh manfaat ekonomi tanpa merusak lingkungan.

Ia juga mengingatkan pentingnya memperkuat produksi lokal dan konsolidasi pengadaan barang dan jasa melalui BUMD untuk menekan defisit perdagangan NTT yang masih cukup tinggi.

Sementara itu, Kepala UPTD Samsat Alor Cornelis Adoe mengatakan target penerimaan pajak kendaraan bermotor tahun 2026 naik signifikan menjadi Rp23,5 miliar.

Hingga 22 Mei 2026, realisasi penerimaan baru mencapai Rp3,87 miliar atau sekitar 16,5 persen dari target tahunan.

Menurut Cornelis, tantangan utama pelayanan Samsat di Alor masih berkaitan dengan keterbatasan jumlah pegawai, kondisi geografis wilayah kepulauan, dan akses internet yang belum merata di sejumlah wilayah pelayanan.