RRI.CO.ID, Kupang - Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Melki Laka Lena, selaku Pemegang Saham Pengendali (PSP) Bank NTT, menegaskan komitmen seluruh kepala daerah di NTT untuk bersama-sama membesarkan Bank NTT agar semakin berkontribusi dalam pelayanan publik dan penguatan ekonomi masyarakat. Hal itu disampaikan Gubernur Melki usai memimpin Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan dan RUPS Luar Biasa Bank NTT yang berlangsung di Kantor Gubernur NTT, Minggu, 24 Mei 2026.

Dalam konferensi pers, ia menjelaskan sejumlah agenda penting yang telah diputuskan, mulai dari evaluasi kinerja Bank NTT, pembagian dividen, perubahan struktur direksi dan komisaris, hingga penambahan modal dari sejumlah pemerintah daerah. “Secara umum, diskusi berlangsung sangat konstruktif," kata Gubernur NTT.

"Kami mengecek satu per satu parameter Bank NTT, mulai dari aset, pengembangan bisnis, hingga pencapaian laba. Ini penting agar para kepala daerah sebagai pemegang saham semakin memahami bagaimana lembaga perbankan ini berjalan,” ujar Melki.

Dalam RUPS Tahunan, para pemegang saham menyetujui laporan pertanggungjawaban direksi dan komisaris, termasuk keputusan pembagian dividen yang nilainya tetap sama seperti tahun sebelumnya. Selain itu, Bank NTT juga diminta untuk semakin aktif mendukung program prioritas Pemerintah Provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota di seluruh NTT.

Sementara dalam RUPS Luar Biasa, para pemegang saham menyepakati sejumlah keputusan strategis sesuai rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Termasuk penyesuaian Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), serta perubahan komposisi direksi dan komisaris.

Salah satu keputusan penting adalah pemberhentian dengan hormat Direktur Kepatuhan sebelumnya, Christofel Adoe, dan penunjukan Revi Adiana Silawati, pejabat senior dari Bank Jatim, sebagai Direktur Kepatuhan baru Bank NTT. Menurut Gubernur Melki, Revi memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun di dunia perbankan dan diyakini mampu memperkuat tata kelola Bank NTT.

“Beliau bukan pemain baru. Pengalamannya panjang di dunia perbankan dan kami optimistis akan membawa kontribusi besar bagi Bank NTT,” kata Melki. Selain itu, RUPS juga menyetujui usulan Rita Buisan sebagai calon Komisaris Independen untuk melengkapi jajaran komisaris Bank NTT.

Dalam aspek penguatan modal, sejumlah pemerintah daerah juga menyatakan komitmen menambah penyertaan modal, di antaranya Pemerintah Provinsi NTT sebesar Rp30 miliar, Kabupaten Malaka sebesar Rp5 miliar, dan Kabupaten Alor sebesar Rp3 miliar. Bahkan, penyertaan modal dalam bentuk aset non-tunai seperti tanah juga dimungkinkan sebagai bagian dari pembukuan Bank NTT.

Sementara itu, Direktur Utama Bank NTT, Charlie Paulus, menegaskan bahwa meskipun terjadi kenaikan BI Rate, pihaknya belum berencana menaikkan suku bunga kredit demi menjaga daya tahan masyarakat dan pelaku usaha. “Kalau masyarakat sedang susah, kita juga harus ikut menyesuaikan. Margin keuntungan mungkin berkurang, tapi kami tidak ingin langsung membebani nasabah dengan kenaikan bunga,” kata Charlie.

Charlie juga mengungkapkan bahwa Bank NTT akan segera kembali menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) setelah sempat berhenti sejak 2019. Tahun ini, Bank NTT telah menyiapkan KUR sejumlah Rp350 miliar, terdiri dari Rp300 miliar untuk pelaku UMKM produktif dan Rp50 miliar khusus bagi pekerja migran asal NTT.

“Kami sudah siap. Sistem tinggal terkoneksi dengan Kementerian Keuangan. Mudah-mudahan akhir bulan ini KUR sudah bisa berjalan,” katanya.

Ia menambahkan, KUR akan difokuskan pada sektor produktif seperti pertanian, peternakan, dan usaha kecil lainnya, termasuk mendukung rantai pasok program strategis seperti penguatan pangan dan pemberdayaan ekonomi desa. Dengan berbagai keputusan strategis tersebut, Pemerintah Provinsi dan seluruh kepala daerah di NTT berharap Bank NTT dapat semakin sehat, profesional, dan menjadi motor penggerak ekonomi daerah.

“Bank NTT adalah milik bersama. Tugas kita sekarang adalah membesarkannya agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat,” ujar Gubernur Melki menutup konferensi Pers. (DW)