RRI.DO.ID, Kupang – Wakil Wali Kota Kupang, Serena Cosgrova Francis, menegaskan bahwa integritas dan kepercayaan publik menjadi momentum penting dan fondasi utama dalam upaya memperkuat komitmen membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. Pada Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Perbaikan Tata Kelola Pemerintah Daerah bersama Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia di Kupang Wakil Wali Kota Kupang, Serena Cosgrova Francis menambahkan, membangun pemerintahan yang bersih bukan sekadar urusan administrasi, melainkan bagian dari tanggung jawab moral dalam menjaga masa depan masyarakat dan generasi muda.

“Korupsi bukan hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga merampas hak masyarakat atas pelayanan dasar yang layak, mulai dari pendidikan, kesehatan. Sehingga pembangunan infrastruktur termasuk," kataya.

"Karena itu perlu kerjasama untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Hal ini bertujuan guna memperkuat system pengawasan,” kata Serena Francis, Rabu 20 Mei 2026.

Wakil Wali Kota Kupang juga mengingatkan seluruh pimpinan perangkat daerah agar serius menindaklanjuti berbagai catatan dan rekomendasi dari KPK. Hal ini terutama terkait penguatan sistem pengawasan, penataan administrasi dan keuangan.

“Kita tidak boleh hanya sibuk membangun fisik, tetapi lalai membangun integritas. Karena modal terbesar pemerintah sesungguhnya bukan hanya APBD, tetapi kepercayaan publik,” ucapnya.

Dalam rakor tersebut, KPK juga memaparkan hasil evaluasi terhadap sejumlah aspek tata kelola pemerintahan daerah yang dinilai masih memiliki risiko tinggi terhadap praktik korupsi, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pengadaan barang dan jasa. Selain itu, hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) turut menjadi perhatian karena masih menunjukkan adanya kerentanan korupsi di lingkungan pemerintah daerah.

KPK menilai pembenahan harus dilakukan secara konsisten melalui penguatan sistem, pengawasan, dan komitmen integritas seluruh unsur pemerintahan. (humas/anna)