RRI.CO.ID, Kupang - Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan, salah satu potensi terbesar yang belum tergarap maksimal di NTT saat ini adalah sektor pajak kendaraan bermotor. Ia mengungkapkan hal ini, saat melantik Johny E. Ataupah sebagai Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT di Hotel Sasando, Kupang pada, Senin, 18 Mei 2026.

Menurut Gubernur Melki, berdasarkan hasil evaluasi pemerintah provinsi, tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan masih berada di bawah 50 persen. Karena itu, ia meminta seluruh unit pelaksana teknis daerah (UPTD) Bapenda yang tersebar di kabupaten/kota agar membangun sinergi yang lebih kuat dengan pemerintah daerah setempat.

“Daerah-daerah lain bisa bertumpu pada sektor kendaraan bermotor sebagai sumber utama PAD. Kita juga harus memastikan UPTD di semua kabupaten/kota bisa bergerak bersama agar masyarakat membayar pajak sesuai kewajibannya,” ujarnya.

Selain menekankan penguatan PAD, Gubernur juga memaparkan perkembangan ekonomi daerah yang mulai menunjukkan tren positif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi NTT pada triwulan pertama tahun 2026 tercatat sebesar 5,32 persen.

Pertumbuhan tersebut didorong oleh meningkatnya sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, belanja pemerintah. Selain itu ada pergerakan sektor pertanian, peternakan, kelautan, perikanan, dan konsumsi rumah tangga.

“Kita berharap pergerakan ekonomi NTT semakin baik. Tapi di sisi lain kita masih menghadapi tantangan besar seperti kemiskinan yang masih 17,5 persen, stunting, dan rata-rata lama sekolah yang baru 8,22 tahun,” kata Melki.

Ia menegaskan bahwa, berbagai tantangan tersebut mengharuskan pemerintah daerah menjaga stabilitas fiskal dengan lebih serius agar program pembangunan tetap berjalan efektif dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga meminta seluruh pimpinan perangkat daerah, khususnya jajaran Bapenda, untuk menjadi “jenderal lapangan” dalam menerjemahkan program prioritas Pemerintah Provinsi NTT, termasuk penguatan ekonomi kerakyatan, hilirisasi produk unggulan daerah, serta pengembangan program One Village One Product (OVOP) dan One School One Product (OSOP). Selain itu, Pemerintah Provinsi NTT juga terus mendorong optimalisasi peran BUMD agar mampu memberi kontribusi lebih besar terhadap pendapatan daerah, termasuk melalui penguatan konsolidasi pengadaan barang dan jasa daerah.

Catatan RRI, sebelum dilantik sebagai Kepala Bapenda Provinsi NTT, Johny E. Ataupah menjabat sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT. Pelantikan ini sebelumnya direncanakan bersamaan dengan pelantikan 31 pejabat pimpinan tinggi pratama pada Maret 2026, namun mengalami penyesuaian jadwal karena proses administrasi di tingkat pusat. (at)