RRI.DO.ID,Kupang – Wartawan media Gatra.com, Antonius Un Taolin melakukan kunjungan di kantor wilayah Kementrian hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang di terima langsung Kakanwil Kemenkum Silvester sili Laba. Pertemuan tersebut membahas koordinasi penyebarluasan informasi mengenai layanan hukum yang tersebar diwilayan NTT diantaranya layanan Pos Bantuan Hukum, legalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual serta berbagai program strategis yang berdampak langsung bagi masyarakat di Nusa Tenggara Timur.

Dalam kesempatan tersebut, Kakanwil Silvester menegaskan bahwa media massa memiliki peran yang sangat penting dalam menyampaikan informasi hukum kepada masyarakat secara cepat, akurat, dan mudah dipahami. “Media adalah mitra strategis kami dalam membangun kesadaran hukum masyarakat. Semakin luas informasi yang tersampaikan, semakin besar pula peluang masyarakat untuk memanfaatkan layanan hukum yang telah disediakan negara, baik melalui Posbankum, layanan Kekayaan Intelektual, maupun berbagai program strategis lainnya,” Kata Silvester Sili Laba, Selasa 12/5/2026.

Silvester juga memaparkan capaian layanan hukum Kanwil Kemenkum NTT tahun 2026. Hingga saat ini, tercatat Kanwil Kemenkum NTT telah memfasilitasi harmonisasi dan pembentukan produk hukum daerah terhadap 50 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan 7 Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup). "Proses harmonisasi ini penting untuk memastikan setiap produk hukum daerah selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat", ungkapnya.

Kanwil Kemenkum NTT juga turut mendukung percepatan legalisasi 3.442 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) sebagai bagian dari upaya memperkuat legalitas kelembagaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di desa dan kelurahan yang juga merupakan bagian dari program prioritas Presiden dan Wakil Presiden. “Tujuan kami adalah memastikan masyarakat NTT tidak hanya memahami hukum, tetapi juga memperoleh akses yang nyata terhadap keadilan dan kepastian hukum. Dengan dukungan media, kami optimistis informasi mengenai Posbankum, produk Kekayaan Intelektual, harmonisasi regulasi, dan legalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat”, ujarnya.(humas/anna).