RRI.CO.ID, Kupang – Pertamina Patra Niaga mengungkap adanya fenomena biro jasa pembuatan QR code BBM subsidi yang dinilai berpotensi membuka celah penyalahgunaan distribusi energi bersubsidi. Praktik tersebut diduga menjadi salah satu penyebab tumpang tindih data kendaraan dalam sistem Subsidi Tepat milik Pertamina.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Wilayah Jatimbalinus, Ahad Rahedi, mengatakan banyak masyarakat sebelumnya menggunakan jasa pihak ketiga untuk mendaftarkan kendaraan mereka demi memperoleh barcode BBM subsidi. Menurutnya, langkah instan tersebut justru memunculkan risiko keamanan data yang serius.

“Pada saat dulu pendaftaran barcode, banyak juga yang membuka biro jasa pelayanan pembuatan barcode. Ini yang disinyalir menjadi sumber barcode yang bisa tumpang tindih antara pemilik kendaraan asli dan juga pemegang data di barcode,” ujar Ahad Rahedi saat diwawancarai RRI Kupang, Jumat, 8 Mei 2026.

Ia menjelaskan, penggunaan jasa pihak ketiga menyebabkan data kendaraan sering kali tidak sinkron dengan identitas pemilik kendaraan yang sebenarnya. Kondisi tersebut membuka peluang barcode diperjualbelikan atau digunakan pihak lain untuk membeli BBM subsidi secara tidak sah.

Permasalahan itu umumnya baru diketahui masyarakat saat melakukan pemutakhiran data kendaraan maupun ketika membeli kendaraan bekas. Sejumlah warga mengaku kesulitan melakukan pendaftaran karena nomor polisi kendaraan mereka ternyata sudah lebih dulu terdaftar di sistem.

“Banyak yang menyampaikan bahwa kendaraan baru membeli bekas tapi belum ada barcode-nya, sementara saat mencoba mendaftar ternyata nomor polisinya sudah didaftarkan,” ujarnya.

Sebagai langkah antisipasi, Ahad mengatakan, Pertamina kini rutin melakukan verifikasi ulang terhadap akun-akun yang menunjukkan pola transaksi tidak wajar. Pertamina juga mengimbau masyarakat agar melakukan pendaftaran barcode secara mandiri guna menjaga keamanan data pribadi sekaligus memastikan subsidi BBM tepat sasaran.

Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah penyalahgunaan distribusi BBM subsidi yang selama ini merugikan masyarakat kecil dan mengganggu pemerataan energi bersubsidi di daerah. (DB)