RRI.CO.ID, Kupang – Penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi masih marak terjadi di sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT). Tingginya disparitas harga antara BBM subsidi dan nonsubsidi disebut menjadi salah satu pemicu utama praktik tersebut.

Keuntungan besar dari selisih harga membuat oknum tertentu tergiur untuk mencari keuntungan pribadi melalui berbagai modus penyelewengan distribusi BBM subsidi.

Salah satu modus yang kerap ditemukan yakni pembelian berulang menggunakan kendaraan roda empat dengan satu kode barcode yang sama. Setelah mengisi BBM, pelaku biasanya menguras isi tangki kendaraan, kemudian kembali mengantre di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Untuk memperketat pengawasan distribusi, Pertamina telah menerapkan sistem digital berbasis kode QR sejak tahun 2021. Sistem tersebut bertujuan memastikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran dan diterima masyarakat yang benar-benar berhak.

Ahad Rahedi, Area Manager Comm Rel & CSR Pertamina Patra Niaga Wilayah Jatimbalinus dalam Wawancara Kupang Pagi Ini, Jumat, 8 Mei 2026 menjelaskan, pengawasan distribusi BBM subsidi membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. Kolaborasi lintas sektor dinilai penting untuk menindak tegas pelaku penimbunan maupun penyalahgunaan BBM subsidi.

“Masyarakat juga diharapkan aktif melaporkan berbagai bentuk kecurangan distribusi melalui call center Pertamina 135,” ujarnya.

Ahad Rahedi mengatakan, peran aktif masyarakat dinilai sangat membantu proses pengawasan di lapangan sekaligus memitigasi potensi penyalahgunaan energi bersubsidi.

Penyimpangan distribusi BBM subsidi berdampak langsung terhadap masyarakat kecil, khususnya petani dan kelompok ekonomi menengah ke bawah yang sangat bergantung pada ketersediaan BBM untuk aktivitas harian mereka.

Sementara itu, pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas ekonomi nasional dengan mempertahankan harga BBM subsidi di tengah fluktuasi harga minyak dunia. Kesadaran bersama untuk menggunakan energi secara bijak menjadi kunci agar subsidi negara dapat benar-benar dinikmati masyarakat yang membutuhkan. (DB)