RRI.CO.ID, Kupang - Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Nusa Tenggara Timur terus memperkuat sinergi dengan PT PLN (Persero) dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di wilayah Nusa Tenggara. Hal tersebut ditandai melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Target Perizinan dan Sertipikasi Aset serta Serah Terima Lahan untuk Pembangunan Proyek Ketenagalistrikan Tahun 2026 yang digelar pada, Rabu, 6 Mei 2026.

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi NTT, Fransiska Vivi Ganggas, bersama jajaran Kanwil BPN NTT, perwakilan PT PLN (Persero), serta para Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur beserta jajaran. Turut hadir pula Bruly Victor Tarigan bersama tim, serta Marissa Aprilia beserta tim.

FGD ini menjadi forum strategis dalam memperkuat koordinasi antara BPN dan PLN terkait percepatan proses perizinan, pengadaan tanah, hingga sertipikasi aset ketenagalistrikan di wilayah NTT. Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan hasil pengadaan tanah sebanyak 528 bidang dengan luas total 17.532 meter persegi untuk pembangunan PLTP Ulumbu di Kabupaten Manggarai.

Untuk mengoptimalkan pembahasan teknis, kegiatan FGD dibagi ke dalam dua forum utama, yakni forum persertipikatan aset dan forum Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Pembagian forum ini dilakukan agar setiap permasalahan yang berkaitan dengan proses sertipikasi maupun perizinan dapat dibahas secara lebih fokus, efektif, dan tepat sasaran.

Selain membahas target perizinan dan sertipikasi aset PLN Tahun 2026 di berbagai kabupaten/kota di NTT, forum ini juga menjadi wadah koordinasi dalam mengidentifikasi hambatan dan kendala yang dihadapi di lapangan. Dengan adanya diskusi yang intensif dan kolaboratif, diharapkan proses administrasi pertanahan dapat berjalan lebih cepat, tertib, dan akuntabel.

Melalui kegiatan ini, Kanwil BPN Provinsi NTT dan PT PLN (Persero) menunjukkan komitmen bersama dalam memperkuat perlindungan aset negara serta mendukung percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang berkelanjutan. Sinergi antarlembaga ini diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur. (DW)