RRI.CO.ID, Kupang – Isu penyelundupan Komodo kembali menjadi sorotan publik setelah muncul berbagai kasus perdagangan ilegal di Nusa Tenggara Timur. Meskipun pengawasan diperketat aparat, tingginya nilai ekonomi di pasar gelap tetap menjadi pemicu utama aksi kriminal tersebut.

Kepala Balai Besar KSDA NTT, Adhi Nurul Hadi dalam Wawancara Kupang Pagi Ini di Pro 1 RRI Kupang, Selasa, 21 April 2026 mengatakan, luasnya wilayah pengawasan menjadi tantangan serius di lapangan. "Wilayah perairan yang luas serta banyaknya jalur tikus membuat pengawasan tidak bisa dilakukan secara maksimal setiap waktu," ujarnya.

Ia menjelaskan banyaknya jalur tidak resmi di kawasan pesisir Labuan Bajo membuka peluang terjadinya penyelundupan satwa dilindungi. Menurutnya, pelabuhan kecil yang minim pengawasan sering dimanfaatkan oknum untuk membawa keluar bayi Komodo secara ilegal.

Modus operandi yang digunakan pelaku kini semakin berkembang dengan memanfaatkan platform digital sebagai sarana transaksi internasional. "Pelaku menggunakan media sosial dan dokumen palsu untuk mengelabui petugas, bahkan memanfaatkan jasa logistik resmi," kata Adhi.

Ia menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga habitat alami Komodo dari ancaman perburuan liar. "Perlindungan satwa ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan peran aktif seluruh masyarakat," katanya.

Selain itu, pihaknya terus melakukan sosialisasi terkait sanksi hukum bagi pelaku perdagangan satwa dilindungi kepada masyarakat luas. Langkah ini diharapkan mampu memberikan efek jera serta meningkatkan kesadaran hukum di wilayah Nusa Tenggara Timur.

Kerja sama lintas negara juga terus diperkuat untuk memutus jaringan perdagangan ilegal satwa yang bersifat transnasional. Dengan dukungan teknologi dan kolaborasi berbagai pihak, perlindungan Komodo diharapkan semakin optimal dan berkelanjutan ke depan. (DB)