RRI.CO.ID, Kupang - Kebijakan pemerintah yang membatasi kunjungan wisatawan ke Taman Nasional Komodo hingga 1.000 orang per hari menuai sorotan dari organisasi lingkungan WALHI Nusa Tenggara Timur (NTT). Kebijakan tersebut dinilai sebagai upaya menjaga kelestarian ekosistem, namun dianggap tidak lepas dari persoalan mendasar dalam model pembangunan pariwisata di kawasan tersebut.

WALHI NTT menyebut lonjakan kunjungan wisata ke kawasan Taman Nasional Komodo bukanlah fenomena yang terjadi secara alami, melainkan dampak dari kebijakan pemerintah yang menjadikan Labuan Bajo sebagai destinasi super prioritas. Kebijakan itu, menurut WALHI, ditopang oleh pembangunan infrastruktur besar-besaran, promosi intensif, serta pembukaan investasi pariwisata secara luas.

“Alih-alih mencegah krisis ekologis, negara justru menciptakan tekanan berlebih terhadap ekosistem, lalu meresponsnya dengan pembatasan yang berpotensi melahirkan bentuk baru ketimpangan,” demikian pernyataan Direktur WALHI NTT, Yuvensius Stefanus Nonga yang diperoleh melalui Rilis Resmi pada Sabtu, 18 April 2026.

WALHI menilai skema pembatasan jumlah wisatawan berisiko mendorong model pariwisata yang eksklusif. Dalam praktiknya, pembatasan kuota sering diikuti kenaikan harga tiket serta dominasi operator wisata besar, yang dikhawatirkan dapat menyingkirkan wisatawan domestik serta pelaku usaha kecil dan masyarakat lokal.

Selain itu, masyarakat yang selama ini hidup di sekitar kawasan konservasi dinilai menjadi pihak yang paling rentan terdampak. Nelayan, pemandu wisata lokal, dan pelaku usaha kecil disebut berpotensi kehilangan sumber penghidupan akibat penurunan jumlah kunjungan, tanpa adanya skema perlindungan yang jelas.

WALHI juga menilai pendekatan konservasi yang dilakukan pemerintah masih bersifat teknokratis dan belum menyentuh akar persoalan. Pembatasan berbasis kuota dinilai tidak akan efektif jika tidak diiringi pengendalian terhadap ekspansi industri pariwisata, aktivitas kapal wisata massal, serta arus investasi besar yang dinilai menjadi sumber tekanan utama terhadap ekosistem.

Dalam pernyataannya, WALHI NTT menegaskan bahwa konservasi tanpa keadilan sosial berpotensi berubah menjadi bentuk baru perampasan ruang hidup dengan legitimasi lingkungan. Karena itu, pembatasan akses wisata dinilai tidak boleh berdiri sendiri tanpa perlindungan hak masyarakat lokal.

Organisasi tersebut mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pariwisata di kawasan Taman Nasional Komodo, menghentikan model pembangunan yang berorientasi pada investasi semata, serta memastikan masyarakat lokal terlibat sebagai aktor utama dalam pengelolaan kawasan.

WALHI menilai, Jika konservasi hanya berarti membatasi manusia tanpa membatasi kapital, maka yang terjadi bukan perlindungan alam, melainkan pengamanan investasi. (rls/DW)