RRI. CO.ID, Sumba - Wakil Bupati Sumba Barat, Thimo Ragga, mengikuti rapat terbatas secara daring bersama Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Dr. Cheka Virgowansyah Sumba Barat, Rabu 15 April 2026. Dalam pertemuan tersebut, ia didampingi oleh Kepala Badan Keuangan Aset Daerah dan Kepala Bagian Pemerintahan untuk membahas kondisi fiskal daerah.

Dalam forum itu, Wakil Bupati menyoroti tantangan besar yang dihadapi daerah kepulauan terluar dan tertinggal seperti Sumba Barat yang masih sangat bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat. Ia meminta perhatian khusus agar daerahnya tidak terkena sanksi akibat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

Ia menjelaskan bahwa kondisi geografis yang terpencil membuat peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sulit. Sementara itu, target rasio belanja pegawai sebesar 30 persen hingga tahun 2027 menjadi beban berat, mengingat saat ini angkanya masih berada di kisaran 47 persen setelah pengurangan tunjangan guru.

Situasi semakin diperparah dengan adanya penurunan Dana Desa sebesar lebih dari Rp27 miliar berdasarkan kebijakan terbaru tahun 2026. Hal ini menyebabkan rasio belanja pegawai berpotensi melonjak hingga di atas 50 persen dalam perubahan APBD, sehingga dikhawatirkan berdampak pada kemampuan daerah dalam membayar gaji pegawai.

Selain itu, peningkatan kebutuhan anggaran untuk CPNS dan PPPK turut menambah tekanan fiskal. Di sisi lain, pemerintah daerah juga harus memenuhi kewajiban alokasi belanja infrastruktur sebesar 40 persen sebagaimana diatur dalam regulasi terbaru, sehingga ruang fiskal menjadi semakin terbatas.

Menanggapi hal tersebut, Dirjen Otonomi Daerah menyampaikan komitmen pemerintah pusat untuk melakukan evaluasi terhadap APBD daerah berfiskal rendah, termasuk Sumba Barat. Ia menyebutkan bahwa tim akan turun langsung pada Mei mendatang untuk mencari solusi jangka pendek, sekaligus merancang strategi jangka menengah guna memperkuat kondisi keuangan daerah. (Jl)