RRI.CO.ID, Kupang – Penyuluh Hukum Ahli Madya Kantor Wilayah Kementrian Hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Nikolas Tak, dan Penyuluh Hukum Ahli Muda Cornelia Y. Radho melalui aplikasi Zoom mengikuti Sosilisasi Layanan Pos Bantuan Hukum dan Superapp “PASTI” yang di gelar kantor Kementrian Hukum. Sosilisasi Layanan Pos Bantuan Hukum dan Superapp “PASTI” yang di gelar kantor Kementrian Hukum tersebut juga diberikan penghargaan kepada Lurah Fatufeto, Wiljundaita Bunga sebagai Posbakum Kelurahan di Kota Kupang Provinsi NTT.

Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Sosial, Wisnu Nugroho Dewanto menegaskan, pentingnya penguatan layanan bantuan hukum serta kolaborasi lintas sektor dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ini diikuti oleh peserta dari berbagai wilayah di Indonesia, termasuk jajaran Kanwil Kemenkum NTT.

Dalam kegiatan tersebut, turut hadir pemangku kepentingan seperti Badan Narkotika Nasional dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang memberikan pemaparan terkait program dan layanan masing-masing. Sinergi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pada kesempatan tersebut juga diberikan penghargaan kepada tiga Posbankum teraktif sebagai bentuk apresiasi atas kinerja dan kontribusi dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat. Salah satu penerima penghargaan berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, yakni Posbankum Kelurahan Fatufeto, Kota Kupang, yang diterima oleh Lurah Fatufeto, Wiljundaita Bunga.

Kakanwil Kemenkum NTT Silvester Sili Laba menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut. Menurutnya, Posbankum Kelurahan Fatufeto telah menunjukkan komitmen nyata dalam menghadirkan layanan bantuan hukum yang aktif, responsif, dan dekat dengan masyarakat.

“Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa pelayanan hukum di tingkat kelurahan dapat berjalan optimal dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Kami berharap capaian ini dapat menjadi motivasi bagi wilayah lain di Nusa Tenggara Timur,” kata Silvester sili Laba, Rabu 8 April 2026.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur terus memperkuat perannya dalam menghadirkan layanan hukum yang inklusif, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, guna mendorong peningkatan kesadaran hukum serta kesejahteraan masyarakat di daerah.(humas/anna).