RRI.CO.ID, Kupang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui aplikasi Zoom mengikuti Penyusunan Rencana Penarikan Dana (RPD) Triwulan II Tahun Anggaran. Hal ini dilakukan sebagai langkah strategis memastikan pelaksanaan anggaran berjalan selaras dengan program perencanaan yang telah ditetapkan.

Penyusunan RPD Triwulan II TA 2026 dilakukan dengan memperhatikan capaian realisasi anggaran pada Triwulan I, sehingga perencanaan ke depan dapat lebih terukur dan akurat. Setiap satuan kerja didorong untuk menyusun rencana penarikan dana secara hati-hati guna menghindari retensi anggaran penyerapan di akhir periode.

Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Yohanis Bely bersama Analis Anggaran Ahli Muda, Hilon Prisca Foes beserta jajaran yang ikut berpartisipasi aktif dalam proses penyusunan dan pembahasan penarikan rencana dana. Adapun kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal, Sri Yusfini, yang memberikan Arahan terkait pentingnya perencanaan pengungkapan dana yang tepat waktu, terukur, dan selaras dengan pelaksanaan kegiatan di masing-masing satuan kerja.

Pelaksanaan kegiatan secara berani melalui Zoom menjadi sarana efektif dalam menjangkau seluruh satuan kerja, sehingga koordinasi dan sinkronisasi perencanaan anggaran tetap berjalan optimal. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur, Silvester Sili Laba, dalam keterangannya menegaskan bahwa penyusunan RPD merupakan instrumen penting dalam menjaga kualitas belanja negara.

“Kegiatan ini menekankan agar seluruh jajaran mampu menyusun perencanaan penarikan dana secara disiplin, realistis, dan akuntabel, sehingga pelaksanaan program dapat berjalan tepat waktu serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” kata Silvester sili Laba, Selasa 7 April 2026. (humas/anna)