RRI.CO.ID,Kupang – Pemerintah Kota Kupang menggelar Forum Perangkat Daerah dalam rangka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kupang Tahun 2027. Forum Perangkat Daerah dalam rangka Musyawarah Perencanaan Pembangunan merupakan bagian penting dalam tahapan penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, terarah, dan terintegrasi, sekaligus menjadi forum strategis untuk menyelaraskan berbagai usulan pembangunan dari masyarakat dengan rencana kerja perangkat daerah.

Sekretaris Daerah Kota Kupang, Jeffry Edward Pelt, S.H menegaskan bahwa forum perangkat daerah tidak sekadar menjadi agenda rutin tahunan, melainkan momentum penting dalam merumuskan arah pembangunan Kota Kupang ke depan. “Forum ini menjadi wadah untuk menyinkronkan aspirasi masyarakat yang telah dihimpun melalui Musrenbang di tingkat kelurahan dan kecamatan dengan program pembangunan pemerintah daerah, sehingga rencana kerja perangkat daerah benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” Kata Jeffry Pelt, Selasa (10/3/2026).

Sekretaris Daerah Kota Kupang, Jeffry Edward Pelt, menegaskan bahwa penyusunan RKPD Kota Kupang Tahun 2027 merupakan bagian dari implementasi RPJMD Kota Kupang Tahun 2025-2029, yang diarahkan untuk mewujudkan visi pembangunan daerah, yakni “Kota Kasih sebagai Rumah Bersama yang Maju, Mandiri, Sejahtera, dan Berkelanjutan.” “Pembangunan yang baik selalu lahir dari kolaborasi. Tidak ada satu perangkat daerah pun yang dapat bekerja sendiri. Kita membutuhkan sinergi lintas sektor, koordinasi yang kuat, serta partisipasi aktif masyarakat,” ungkapnya.

Sekda berharap forum ini dapat menjadi ruang diskusi yang produktif dan terbuka terhadap berbagai gagasan serta masukan konstruktif demi menghasilkan perencanaan pembangunan yang lebih terarah, terukur, dan berdampak nyata bagi masyarakat Kota Kupang. Berdasarkan hasil Musrenbang kecamatan yang telah dilaksanakan sebelumnya, tercatat sebanyak 994 usulan program kegiatan, yang terdiri dari 633 usulan bidang infrastruktur, 199 usulan bidang ekonomi, serta 162 usulan bidang sosial budaya.(humas/anna).