RRI.CO.ID, Kupang - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menyiapkan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi sekitar 9.000 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berpotensi dirumahkan pada 2027. Langkah ini disebut sebagai bagian dari strategi menjaga stabilitas ekonomi keluarga ASN sekaligus mendorong pertumbuhan wirausaha baru di daerah.

Gubernur Emanuel Melkiades Laka Lena menyampaikan bahwa kebijakan tersebut merupakan respons atas pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD sesuai regulasi hubungan keuangan pusat dan daerah. Jika aturan itu diterapkan penuh, ribuan ASN di lingkup Pemprov NTT terancam terdampak.

“ASN yang 9.000 orang ini kalau nanti jadi dirumahkan dan itu uang dari mana? KUR sudah tersedia, itu bunyi triliun itu,” ujar gubernur dalam Dialog Kupang Pagi di RRI Kupang, Senin, 23 Februari 2026.

Menurutnya, skema ini tidak hanya ditujukan untuk membantu ASN yang dirumahkan, tetapi juga menjadi momentum memperkuat ekonomi kerakyatan. Pemerintah provinsi berencana mendorong pendampingan usaha, pelatihan kewirausahaan, serta koordinasi dengan perbankan penyalur KUR agar akses pembiayaan lebih efektif.

NTT sendiri setiap tahun menerima alokasi KUR lebih dari Rp3 triliun dari pemerintah pusat melalui sejumlah bank penyalur. Dana tersebut selama ini dimanfaatkan pelaku UMKM, petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil lainnya.

Saat ini, kebijakan perumahan ASN masih dalam tahap perencanaan dan kajian mendalam. Pemerintah provinsi menegaskan bahwa seluruh langkah akan dilakukan secara bertahap, transparan, dan mempertimbangkan dampak sosial-ekonomi bagi keluarga ASN yang terdampak.

Jika terealisasi, program ini diharapkan tidak hanya menjadi bantalan sosial, tetapi juga mendorong lahirnya ribuan wirausaha baru di NTT, sehingga kebijakan efisiensi anggaran dapat berjalan seiring dengan penguatan ekonomi daerah. (DW)