RRI.CO.ID, Kupang - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menyatakan kesiapan penuh mendukung operasional penerbangan internasional di Bandara El Tari Kupang. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Perhubungan NTT, Mahadin Sibarani di Kupang, Kamis, 19 Februari 2026, menindaklanjuti penetapan status bandara internasional oleh pemerintah pusat.

Menurut Mahadin, pihaknya menyampaikan apresiasi kepada Menteri Perhubungan atas terbitnya Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 37 Tahun 2025 yang secara resmi menetapkan Bandara El Tari Kupang sebagai bandara internasional. Penetapan tersebut menjadi dasar hukum pengoperasian rute luar negeri dari Kota Kupang.

“Pemprov NTT telah mengambil sejumlah langkah konkret guna mendukung pelaksanaan operasional internasional. Koordinasi dilakukan bersama sejumlah kementerian terkait untuk memastikan kesiapan administrasi dan teknis berjalan sesuai ketentuan,” ujarnya.

Beberapa kementerian yang telah dikoordinasikan antara lain Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, serta Kementerian Pertahanan. Secara administrasi, seluruh proses telah disurati dan mendapat balasan, sehingga operasional internasional dinyatakan siap dilaksanakan.

“Koordinasi juga terus dilakukan bersama seluruh pemangku kepentingan di lingkungan bandara. Langkah ini penting agar secara operasional penerbangan internasional dapat segera direalisasikan dalam waktu yang tidak terlalu lama,” kata Mahadin.

Terkait rencana rute awal, terdapat tiga jalur prioritas yang tengah dibahas. Rute pertama adalah Kupang–Timor Leste yang difokuskan untuk meningkatkan hubungan perdagangan antara Indonesia, khususnya NTT, dengan negara tetangga.

“Rute kedua adalah Kupang–Darwin, Australia, yang diharapkan mampu mendorong kerja sama perdagangan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Indonesia. Sementara rute ketiga yakni Kupang–Kuala Lumpur, Malaysia, diprioritaskan untuk mendukung mobilitas tenaga kerja asal NTT ke luar negeri,” tuturnya.

Melalui pembukaan rute langsung tersebut, pemerintah berharap seluruh pekerja migran asal NTT dapat terdata dengan baik dan meminimalisir praktik keberangkatan ilegal. Dengan pendataan yang lebih tertib, hak dan kewajiban para pekerja migran diharapkan dapat terlindungi secara optimal.