RRI.CO.ID, Rote - Komisi II DPRD Kabupaten Rote Ndao menggelar Rapat Dengar Pendapat terkait polemik pelayanan Puskesmas Feapopi. Rapat berlangsung di Gedung DPRD Rote Ndao, Jumat (13/2/2026).

RDP ini menindaklanjuti sidak Komisi II ke Puskesmas Feapopi di Kecamatan Rote Tengah. Saat sidak Senin lalu, rombongan tak menemui kepala puskesmas karena jam pelayanan berakhir.

Ketua Komisi II, Meksi Mooy, mengatakan rapat menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis. Ia meminta Dinas Kesehatan segera membenahi manajemen SDM Puskesmas Feapopi.

“Intinya adalah kita tidak ingin pelayanan kesehatan di sana terganggu akibat persoalan internal,” ujar Meksi Mooy. Ia menegaskan pelayanan publik harus tetap menjadi prioritas utama.

Komisi II menyoroti dugaan konflik internal yang memicu pengelompokan di lingkungan kerja. Kondisi itu dinilai berpotensi menghambat pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, rapat membahas regulasi pelibatan perawat dalam proses persalinan. Meksi menilai tenaga kesehatan perlu kepastian hukum saat menjalankan tugas.

“Mereka mau melayani, tetapi tanpa aturan jelas, risikonya sangat tinggi,” kata Meksi. Ia meminta Dinas Kesehatan meninjau kembali regulasi yang berlaku.

Komisi II juga menyesalkan beredarnya video persoalan internal ke ruang publik. Berdasarkan informasi, saat perekaman hanya tenaga kesehatan berada di lokasi.

Pemerintah daerah melalui Asisten Pemerintahan dan Plt Kepala Dinas Kesehatan tengah menelusuri penyebar video. Langkah itu dilakukan untuk menjaga citra pelayanan kesehatan daerah.

Rekomendasi rapat akan disampaikan berjenjang kepada pimpinan DPRD. Selanjutnya, rekomendasi diteruskan kepada pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti.

RDP dipimpin Meksi Mooy dan dihadiri sejumlah anggota Komisi II. Mereka antara lain Effendi Hartoyo Muda, Melkianus Frans Haning, Firlot Pellokila, Dering Feoh, Feky M Boelan, dan Yunus Panie. (Radja)