RRI.CO.ID, Kupang – Branch Manager BRI Insurance Denpasar Pande Putu Erwin Adiana bertempat di Restoran Taman Laut Handayani  Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melakukan audiens dengan Pemerintah Kota Kupang diterima Wakil Walikota Serena C. Francis  di dampingi Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Kupang, Hengky C. Malelak, Kepala BKPPD  Abul Avensius dan Direktur Perumda Pasar Kota Kupang,

Branch Manager BRI Insurance Pande Putu Erwin Adiana menjelaskan bahwa BRI Insurance memiliki berbagai skema perlindungan yang dirancang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah daerah. Skema tersebut mencakup perlindungan asuransi kesehatan dan kecelakaan diri, perlindungan bagi pelaku usaha kecil dan pedagang pasar, serta perlindungan terhadap aset-aset pemerintah daerah.

Dijelaskan pula bahwa perlindungan asuransi tidak hanya berfokus pada santunan ketika terjadi risiko, tetapi juga pada keberlanjutan aktivitas penerima manfaat. “ Kami menawarkan  perlindungan yang dapat mencakup risiko kecelakaan, cacat tetap, hingga meninggal dunia, termasuk kemungkinan pembiayaan perawatan kesehatan, baik rawat inap maupun rawat jalan, sesuai ketentuan polis termasuk apabila terjadi risiko, penerima manfaat tetap memiliki jaminan untuk melanjutkan aktivitas ekonomi maupun pekerjaan,”kata Pande Putu Erwin Adiana,Senin (9/2/2026).

Branch Manager BRI Insurance Pande Putu Erwin Adiana juga menyampaikan bahwa pihaknya memiliki pengalaman bekerja sama dengan berbagai instansi pemerintah dan badan usaha di sejumlah daerah di Indonesia, termasuk dalam pengelolaan perlindungan asuransi bagi aset pemerintah dan kegiatan usaha di kawasan pasar maupun pusat aktivitas ekonomi. Pengalaman tersebut menjadi dasar kesiapan BRI Insurance untuk mendukung Pemerintah Kota Kupang dalam merancang skema perlindungan yang tepat sasaran, berkelanjungan, dan mudah diimplementasikan.

Menanggapi pemaparan tersebut, Wakil Wali Kota Kupang Serena Francis menegaskan pentingnya upaya mitigasi risiko sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik. “Perlindungan seperti ini penting untuk mulai kita pikirkan secara serius, karena pemerintah daerah tidak hanya bertanggung jawab pada pembangunan fisik, tetapi juga pada keselamatan dan keberlanjutan aktivitas masyarakat,” ujarnya.

Dalam audiensi tersebut juga dibahas rencana pemerintah pusat terkait penyediaan proteksi bagi bangunan pemerintah melalui skema nasional. Menyikapi hal itu, Wakil Wali Kota menyampaikan bahwa perlindungan aset dan sumber daya manusia perlu berjalan beriringan. “Kalau aset fisik dilindungi, maka manusianya juga harus mendapat perhatian. Keduanya saling terkait dalam menjaga keberlangsungan pelayanan publik,” ungkapnya.(humas/anna).