RRI.CO.ID, Kupang – Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo  bertempat  di Aula Rumah Singgah Kerukunan Keluarga Bima Dompu (KKBD)Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) membuka Musyawarah Cabang (Muscab) VI KKBD tahun 2026. Dalam kesempatan tersebut Walikota Kupang dr. Christian Widodo mengapresiasi keberadaan Rumah Singgah KKBD yang tidak hanya dimanfaatkan oleh warga Dompu, tetapi juga terbuka bagi masyarakat dari latar belakang daerah lain. Hal tersebut dinilainya sebagai bukti bahwa sebuah komunitas sejati tidak hadir hanya untuk kepentingan internal, tetapi memberi manfaat bagi sesama. “Keluarga Bima Dompu bukan komunitas untuk gagah-gagahan atau sekadar berkumpul, tetapi telah menjadi kapal yang berlayar membelah lautan persoalan dan memberi solusi nyata,” kata dr.Christian Widodo, Minggu (8/2/2026).

Walikota Kupang dr. Christian Widodo  menekankan bahwa membangun kota tidak semata-mata tentang infrastruktur fisik, tetapi juga tentang membangun kualitas manusia, kenyamanan hidup, pendidikan, kesehatan, serta sikap saling menghormati dalam keberagaman. Ia menyebut KKBD sebagai salah satu mosaik indah dalam kebinekaan Kota Kupang, bersama berbagai komunitas kedaerahan lainnya. Wali Kota juga menyampaikan komitmen Pemerintah Kota Kupang untuk terus menjalin kerja sama dengan KKBD, termasuk membuka ruang dukungan melalui mekanisme yang tersedia, baik di bidang sosial kemasyarakatan maupun peningkatan fasilitas penunjang kegiatan organisasi.

Pada kesempatan tersebut, Wali Kota kembali menegaskan prinsip meritokrasi dalam pemerintahan, yakni memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada aparatur berdasarkan kompetensi, kinerja, dan integritas, tanpa membedakan latar belakang suku maupun agama. Sementara itu, Ketua KKBD Provinsi NTT, H. Arifin, S.Sos., M.M., menegaskan bahwa keberadaan warga Bima Dompu di Kota Kupang dan Nusa Tenggara Timur bukanlah hal baru. Menurutnya, komunitas Bima Dompu telah hadir sejak masa penjajahan, dengan jejak sejarah yang masih dapat ditemukan hingga kini, termasuk makam tokoh Kerajaan Dompu di kawasan Batu Kadera.(humas/anna).