RRI.CO.ID, Kupang – Kementerian Dalam Negeri secara daring menggelar Rapat Koordinasi Nasional bersama Pemerintah Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam rangka memperkuat Persatuan Bangsa dan Harmoni Sosial. Wali Kota Kupang dr. Christian Widodo menyampaikan materi mengenai manajemen konflik dalam menjaga harmoni sosial. Ia mengungkapkan bahwa Kota Kupang sejak 2018 meraih penghargaan sebagai salah satu dari sepuluh besar Indeks Kota Toleran dan menerima penghargaan Cita Kota Damai dan Inklusif yang diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri. "Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami. Namun, kami juga terus belajar dalam menangani konflik sosial dan keagamaan dengan cara yang bijak," kata dr. Christian Widodo, Rabu (4/2/2026).

Wali Kota dr.Christian Widodo, menambahkan bahwa kebijakan tersebut diterapkan secara adil dan konsisten tanpa membedakan latar belakang agama, sehingga mampu menumbuhkan rasa keadilan dan kepercayaan di tengah masyarakat. Ia juga menuturkan peran majelis agama, tokoh agama, dan rumah ibadat bukan hanya berkaitan dengan kehidupan beragama. Namun, perlu pula inisiasi dalam melaksanakan fungsi sosial, di antaranya membantu penanganan bencana, mendukung ketahanan pangan, memperkuat sektor pertanian, hingga pengembangan inovasi seperti greenhouse demi kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

“Hal tersebut sejalan dengan arahan Bapak Presiden yang mengajak seluruh elemen masyarakat termasuk umat beragama untuk membangun ketahanan pangan, karena kebutuhan umat beragama yang paling mendasar adalah pangan. Bisa lakukan lomba greenhouse, seberapa bagus rumah ibadat bisa menanam di antara mereka maka akan terbangun kesamaan dalam kehidupan sosial antarumat beragama,” ungkapnya.

Rapat Koordinasi Nasional  Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang dilaksanakan secara hybrid  tersebut diinisiasi oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan mengusung tema “Sinergi Pemerintah dan FKUB Guna Memperkuat Persatuan Bangsa dan Harmoni Sosial”.

“Hal tersebut sejalan dengan arahan Bapak Presiden yang mengajak seluruh elemen masyarakat termasuk umat beragama untuk membangun ketahanan pangan, karena kebutuhan umat beragama yang paling mendasar adalah pangan. Bisa lakukan lomba greenhouse, seberapa bagus rumah ibadat bisa menanam di antara mereka maka akan terbangun kesamaan dalam kehidupan sosial antarumat beragama,” ujarnya. (humas/anna)