RRI.CO.ID, Sumba - Bupati Sumba Barat, Yohanis Dade, memimpin entry meeting pemeriksaan interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten (LKPj) Sumba Barat Tahun Anggaran 2025. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kantor Bupati Sumba Barat pada Kamis (5/2/2026) sebagai tahapan awal pemeriksaan pra-audit sebelum April.

Rapat entry meeting ini dihadiri oleh Wakil Bupati Sumba Barat, Sekretaris Daerah, serta jajaran perangkat daerah, camat, dan lurah. Kehadiran seluruh unsur pemerintahan daerah ini menjadi wujud komitmen bersama dalam mendukung kelancaran proses pemeriksaan keuangan.

Wakil Penanggung Jawab Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan NTT, Jefri Sitohang, menjelaskan bahwa pemeriksaan interim bersifat mandatory dan dilaksanakan selama 33 hari, terhitung sejak 4 Februari hingga 25 Maret 2026. Pemeriksaan dilakukan di awal tahun guna memastikan kesiapan dan kepatuhan pengelolaan keuangan daerah.

Menurut Jefri, ruang lingkup pemeriksaan meliputi evaluasi Sistem Pengendalian Internal (SPI), kepatuhan belanja daerah, pengujian substansi, serta pemeriksaan Bantuan Dana Partai Politik. Ia menegaskan bahwa partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebelum 31 Januari, karena keterlambatan akan berdampak pada tidak diperiksanya laporan tersebut.

Dalam arahannya, Bupati Yohanis Dade menekankan pentingnya sikap kooperatif, keterbukaan, dan kerja sama seluruh perangkat daerah selama proses pemeriksaan berlangsung. Ia juga mengingatkan agar pimpinan kegiatan terlibat aktif dan tidak hanya menyerahkan tanggung jawab administrasi kepada bendahara.

Bupati berharap tidak ada lagi temuan seperti tahun-tahun sebelumnya, serta menegaskan pentingnya ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen yang diserahkan kepada tim BPK. Melalui pemeriksaan interim ini, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat optimistis dapat meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah dan mempertahankan opini pemeriksaan yang lebih baik. (Jl)